| FAQ |
| Calendar |
|
|
|||||||
| Lounge Berita atau artikel yang unik, aneh, dan menambah wawasan semuanya ada disini dan bisa dishare disini. |
 |
|
|
Thread Tools |
|
#1
27th May 2012
|
||||
|
||||
Gila, Remisi Buat Koruptor Kok Di Perjuangkan DPR kita Gan!!
   ironis dan miris DPR kita gan... VIVAnews - Debat moratorium remisi bagi terpidana koruptor di Komisi III Bidang Hukum DPR berakhir mengambang. Perdebatan panjang ini diakhiri dengan voting para anggota dewan yang mewakili fraksinya. Empat fraksi meminta agar Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsudin meninjau kembali surat keputusan pengetatan remisi bagi terpidana korupsi. Sementara empat fraksi lainnya meminta agar kebijakan ini dicabut. "Dari 8 fraksi hadir, 4 fraksi diminta ditinjau, 4 lainnya kebijakan ini dicabut," kata Ketua Komisi III DPR, Benny K Harman di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu 14 Desember 2011. Empat fraksi yang meminta agar surat keputusan itu ditinjau kembali adalah Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Partai Hanura, Partai Gerindra, dan Partai Amanat Nasional. Sementara partai yang ngotot agar surat keputusan itu dicabut adalah Fraksi PPP, PKS, PDIP dan Golkar. Anggota Fraksi Hanura, Suding Silalahi mendukung surat keputusan pengetatan remisi terhadap terpidana koruptor. Asal, kata Suding, surat keputusan itu sesuai dengan aturan perundang-undangan dan berdasarkan landasan hukum. "Dalam kaitan dengan surat (SK pengetatan remisi) Menkumham tanggal 31 Oktober, surat itu tidak memiliki landasan hukum. Semangat untuk membuat efek jera saya sangat setuju asal ada landasan hukum," kata Suding. Anggota Fraksi Gerindra, Martin Hutabarat juga setuju terhadap surat keputusan itu. Asalkan berdasarkan Undang-Undang. Fraksi dari PAN, juga mengatakan setuju mengenai surat keputusan itu. Namun Menkumham diminta untuk meninjau kembali surat itu. Permintaan peninjauan kembali juga disampaikan oleh Fraksi Partai Demokrat. "Jelas meminta Menkumham untuk meninjau kembali SK yang mendasari kebijakan pengetatan remisi koruptor agar sesuai dengan Undang-Undang," kata Benny K Harman. Sementara, bagi fraksi PPP yang ngotot agar surat itu dicabut, aturan yang ada sudah cukup memadai. "PPP mendesak atau mencabut kebijakan-kebijakan itu. Saya kira Undang-Undang sudah cukup memadai, sudah memperketat," kata Anggota Komisi Hukum dari Fraksi PPP, Ahmad Yani. Sama dengan Fraksi PKS, Golkar dan PDIP juga meminta agar surat keputusan itu segera dicabut. "Mendesak untuk mencabut SK Menkumham atas dasar itu kami memberi catatan, silakan revisi asal sesuai dengan UU," kata Wakil Ketua Komisi III dari Fraksi Partai Golkar Aziz Syamsudin. Menanggapi keseimbangan suara di Komisi Hukum ini, Menteri Amir meminta waktu untuk mengkaji kembali Surat Keputusan itu. Bagi Amir mencabut kembali dan meninjau kembali itu tidak terlalu ekstrem perbedaanya. "Jadi yang saya bisa katakan, saya tentu tidak akan mengambil waktu lama, insya Allah saya akan mengambil waktu yang sepatut-patutnya," kata Amir Syamsuddin. Sementara Benny meminta agar Menteri Amir segera mengambil keputusan pada sidang yang akan datang, yaitu pada tanggal 8 Januari 2012. � VIVAnews sumber [/spoiler][spoiler=open this] for Trit yang Menghentak ceriwiser: Miss Universe Mengejutkan Dunia! Dampak Paling Miris Sex Pra Nikah Lima manfaat Marah!! Keajaiban dibalik Nama Muhammad (+Pics)] Hikmah Terungkapnya Skandal Artis Menguak Misteri Kehampaan "Abadi" Rahasia dibalik nama Muhammad Sebelum Menyesal Seumur hidup Pentingnya Pergaulan Intim Jutaan User Id Klonengan Beredar di Kaskus? Kenapa Kita Wajib Cuci Tangan Setelah Tidur? Tulisan Berat, Yang Suka Logika Wajib Baca! LikeThis!! Wasaiat Sakti agar Kita cepet Dapat Jodoh!! 3 Alasan Suami Memaffkan Istrinya Yang Selingkuh Pertanyaan Bodoh Yang Sering Menipu And] Hebat, Iran Sudah Luncurkan Mobil Nasional Mewah] Ternyata Mudah Bikin Avatar Cantik Ajaib Ada Nikmat di Macetnya Jakarta Sudah jadi Mayat Masih Tetao Cantik? Orang Paling Jenius Se Jakarta Raya Terkait:
|
|
|
|
