14th July 2011
|
 |
Ceriwis Geek
|
|
Join Date: Mar 2011
Location: Bandung
Posts: 19,160
Rep Power: 90
|
|
Rakornas Demokrat, Menepis Tudingan Partai Koruptor
Rakornas Demokrat, Menepis Tudingan Partai Koruptor
Quote:
Jakarta - Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) yang akan digelar Partai Demokrat pada 23-24 Juli 2011 mendatang bertujuan untuk menegakkan kedisiplinan kader dan pengurus.
Agenda itu, selain membahas persoalan di bidang ekonomi, hukum, keamanan, dan kesejahteraan rakyat, sekaligus menepis anggapan publik bahwa Partai Demokrat adalah partai tempat bersarangnya para koruptor.
"Secara intern konsolidasi, kami akan tegakkan disiplin partai setegak-tegaknya, seadil-adilnya, dan sebaik-baiknya tanpa pandang bulu biar terang benderang," kata Wakil Ketua Fraksi Demokrat di DPR, Sutan Batoeghana, di Gedung DPR, Kamis, 14 Juli 2011.
Mencuatnya kasus suap wisma atlet SEA Games XXVI dengan tersangka Bekas Bendahara Umum Demokrat Muhammad Nazaruddin menyeret para petinggi Partai Demokrat. Di antaranya, Ketua Umum Anas Urbaningrum, Wakil Sekretaris Jenderal Angelina Sondakh, dan Sekretaris Dewan Pembina sekaligus Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Alifian Mallarangeng.
Ketua Dewan Pembina Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) telah menginstruksikan Anas untuk menertibkan setiap kader partai yang melanggar aturan, apalagi korupsi. "Kalau ada seperti korupsi otomatis itu diselesaikan, kalau ada masalah disiplin kan ada tingkatan surat peringatan, nggak pandang bulu," kata Sutan.
Sutan mengatakan, penyikapan partai terhadap tudingan sumir dari publik menjadi hal penting untuk diluruskan. "Ada image Partai Demokrat sarang orang-orang bermasalah, apalagi koruptor," kata anggota Komisi Energi DPR itu.
Ia mengatakan, persoalan hukum yang menyangkut kader atau pengurus Demokrat murni menjadi urusan pribadi kader, tak terkait partai. Namun, Partai Demokrat mendukung upaya penegak hukum yang ingin mengungkap kasus hukum yang menyeret nama kader Partai Demokrat.
"Masalah hukum itu masalah pribadi, tidak ada urusan dengan Demokrat," kata Sutan. "Siapa pun yang Anda sebut namanya, tanyakan ke KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), kapan mereka dipanggil."
Termasuk untuk kasus wisma atlet, yang menyeret nama Nazaruddin, Sutan mengatakan, Partai Demokrat tetap mendorong KPK dan kepolisian untuk mengusutnya. "Jangan sampai Partai Demokrat dikatakan melindungi, menutup-tutupi," kata Sutan.
|
Sumber
|
