Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi hari ini mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia meminta komisi anti rasuah untuk turut mengawasi berbagai proyek perhubungan, termasuk Light Rapid Transit (LRT).
“Kami datang ke KPK untuk meminta pendampingan proyek-proyek yang sedang dikerjakan Kementerian Perhubungan,” kata Budi Karya usai menemui pimpinan KPK di Gedung KPK Merah Putih, Kuningan, Jakarta, Senin (13/3).
Budi Karya menuturkan, pendampingan dibutuhkan secara umum untuk juga mencegah kecurangan yang dilakukan dalam pembangunan proyek. Selain itu, ia juga ingin memperbaiki mental jajarannya setelah Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada pelaku praktik pungutan liar di Kementerian Perhubungan tahun lalu.
"Secara umum kita minta pendampingan agar pasca OTT kami mendapat suatu payung, sehingga pasca OTT moral bisa lebih baik," katanya.
Selain itu, Budi Karya juga menyatakan bahwa Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 65 Tahun 2016 tentang Light Rail Transit (LRT) Jakarta-Bogor-Depok-Bekasi (Jabodebek) telah memasuki tahap finalisasi.
Baca Selengkapnya ==> Proyek LRT
13th March 2017
Menteri Perhubungan Minta KPK Awasi Proyek LRT
