Pemerintah Gulirkan Paket Kebijakan Ekonomi XI

**Gusnan**

Menko Perekonomian Darmin Nasution (BeritaSatu Photo/David Gita Roza)

Jakarta – Pemerintah menggulirkan Paket Kebijakan Ekonomi XI yang bertujuan untuk meningkatkan serta mendorong aktivitas dunia usaha di Tanah Air.
Menko Perekonomian Darmin Nasution mengatakan Paket Kebijakan Ekonomi XI terdiri atas empat bagian, yaitu Kredit Usaha Rakyat Berorientasi Ekspor (KURBE), Dana Investasi Real Estate (DIRE), Pengendalian Risiko untuk Memperlancar Arus Barang di Pelabuhan (Indonesia Single Risk Management – ISRM), dan Pengembangan Industri Farmasi dan Alat Kesehatan (Alkes).
Darmin mengatakan melalui KURBE, pemerintah menyediakan fasilitas pembiayaan ekspor yang lengkap dan terpadu sebagai modal kerja dan investasi bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di dalam negeri. KURBE ditetapkan bunganya sebesar 9 persen.
“KURBE memberikan stimulus kepada UMKM untuk meningkatkan ekspor nasional. Ini juga untuk meningkatkan daya saing produk ekspor UMKM berbasis kerakyatan,” kata Darmin di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Selasa (29/3).
Sedangkan Dana Investasi Real Estate (DIRE), lanjutnya, diterbitkan dengan biaya relatif rendah. Kebijakan ini ditempuh untuk meningkatkan efisiensi penyediaan dana investasi jangka panjang untuk menunjang percepatan pembangunan infrastruktur dan perumahan sesuai Program Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019. Untuk DIRE, akan dilakukan pemotongan tarif pajak penjualan hingga 0,5 persen dari 5 persen.
"Pemotongan tarif hingga 0,5 persen dari tarif normal 5 persen. Setelah digabungkan PPh final 0,5 persen dengan PPhtb nya, kita lebih kompetitif dibanding negara tetangga. Tetapi, setelah ada Perda (Peraturan Daerah) baru kita umumkan berapa persis tarifnya," jelas Darmin.
“Perlambatan pertumbuhan ekonomi dan pelemahan nilai tukar rupiah selama empat tahun terakhir telah menyebabkan kegiatan real estate menurun sejak Tahun 2014. Padahal sektor real estate merupakan salah satu sektor padat karya. Dalam rangka penghimpunan dana untuk perluasan usaha, beberapa pengusaha real estate Indonesia menerbitkan Real Estate Investment Trust (REITs) atau DIRE di pasar modal negara tetangga,” lanjutnya.
Selain itu, kata Darmin, Pengendalian Risiko untuk Memperlancar Arus Barang di Pelabuhan dimaksudkan untuk mempercepat pelayanan kegiatan impor/ekspor yang dapat memberikan kepastian usaha, efisiensi waktu, dan biaya perizinan. Dengan adanya kebijakan Indonesia Single Risk Management (ISRM) diperhitungkan waktu dwelling time berkurang dari 4,7 hari pada tahun 2014 menjadi 3,7 hari.
“Kebijakan ini bertujuan untuk menurunkan dwelling time melalui peningkatan efektivitas pengawasan melalui integrasi pengelolaan risiko di antara Kementerian/Lembaga terkait,” jelas dia.
Di bidang pengembangan industri farmasi dan alat kesehatan, pemerintah menjamin ketersediaan farmasi dan alat kesehatan sebagai upaya peningkatan pelayanan kesehatan dalam rangka Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan mendorong keterjangkauan harga obat di dalam negeri.
Menurut Darmin, saat ini, ada 216 industri farmasi yang dominasi pangsa pasar industri nasional. Tetapi, ternyata 95 persen bahan bakunya masih impor dan 90 persen alat kesehatan sebetulnya masih diimpor. Padahal, pemerintah mempunyai kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Oleh karena itu, lanjut Darmin, pemerintah menginginkan bukan hanya obatnya tetapi bahan baku dan alat kesehatannya dari dalam negeri.
"Kita susun standar produknya sehingga harga obatnya akan turun lebih rendah lagi. Jadi, agak panjang nanti langkah-langkah yang akan diambil," tutupnya.

Terkait: