Ketua Umum Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) Nining Elitos menolak formulasi pengupahan baru yang akan masuk dalam paket kebijakan ekonomi pemerintah jilid tiga. Alasannya, formulasi perhitungan hidup layak lebih menguntungkan pengusaha dan investor. Adapun buruh masih diliputi ketidakpastian dari kenaikan harga-harga untuk memenuhi Kebutuhan Hidup Layak (KLH). "Tentunya kami menolak ," ujarnya saat dihubungi Katadata, Rabu (7/10).
Pemerintah memang menjanjikan kenaikan
upah buruh setiap tahun. Namun, menurut Nining, hal itu tidak akan berpengaruh signifikan lantaran pemerintah belum tentu berhasil menjaga gejolak harga berbagai komoditas. Sebagai contoh, saat kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) pada 2013, buruh selalu yang paling menderita. Apalagi, pemerintah kerap membuat kebijakan dengan mengikuti mekanisme pasar. “Harusnya pemerintah bisa mengintervensi harga kebutuhan.”
Terkait inflasi tahunan yang menjadi variabel perhitungan upah, Nining menilai pengusaha sering tidak patuh melaksanakannya. Karena itu, KASBI meminta fokus Kehidupan Hidup Layak bukan saja menyangkut kuantitas namun juga kualitas. Apalagi, bila penghitungan upah hanya dihitung pada saat periode inflasi rendah, sebliknya hal itu tidak dilakukan ketika inflasi sedang tinggi.
sumber
8th October 2015
Buruh Tolak Formulasi Upah dalam Paket Kebijakan Jilid III
