28th December 2010
|
 |
Member Aktif
|
|
Join Date: Jun 2010
Posts: 254
Rep Power: 284
|
|
::.Pemerintah tidak Akan Obral Tax Holiday .::
JAKARTA--MICOM:
Quote:
Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengungkapkan bahwa pemerintah telah memfinalisasi Peraturan Pemerintah terkait tax holiday. Namun, dalam pelaksanaannya nanti pemerintah tidak akan mengobral dan merupakan hak diskresi pemerintah untuk menentukan siapa yang berhak mendapatkan insentif tersebut.
"Untuk mengundang agar dana-dana asing itu bisa masuk menjadi FDI (investasi asing langsung), pemerintah akan menyediakan paket insentif dan stimulus," kata Agus, di Jakarta, Selasa (28/12).
Ia mengatakan, pemerintah tengah memfinalkan pemberian insentif perpajakan untuk mendorong investasi di sektor riil, salah satunya adalah pembebasan pajak penghasilan (PPh) dalam periode tertentu atau tax holiday.
Saat ini, lanjut Agus, pemerintah tengah menyusun insentif berupa tax holiday. "Kami sedang dalam tahap akhir perumusan, dan akan dimintakan persetujuan presiden untuk mendukung tax holiday,"ujarnya. Selain itu, investasi di sektor riil juga akan didorong dengan adanya beberapa aturan baru, seperti pembebasan lahan.
Namun, tambah Agus, pemerintah masih enggan menyebutkan sektor-sektor industri calon penerima insentif tax holiday.
"Yang jelas, insentif tersebut diharapkan dapat memicu industri pionir, membuka lapangan kerja, investasi di daerah yang terpencil atau belum terbangun, serta bisa membawa teknologi dan inovasi baru. Kami akan menawarkan insentif khusus," katanya.
Pemerintah, menurut Agus, tidak akan mengobral insentif tax holiday. "Sifatnya tidak akan over the counter, tidak semua investor bisa menerima. Tergantung diskresi pemerintah, bukan diobral seolah-olah kita sangat membutuhkan," tukasnya. Kebijakan tax holiday tersebut,lanjut Agus, merupakan hasil rumusan dari BKPM, Kementerian Keuangan dan Kementerian Perindustrian.
Selain tax holiday, kata Agus, pemerintah juga menyiapkan beberapa aturan untuk mendorong masuknya investais di sektor riil, terutama infrastruktur. "Akan ada UU Pembebasan Lahan, kemudian PPP (Public-Private Partnership) juga akan digalakkan. Salah satu proyek yang siap adalah pembangkit listrik di Jawa Tengah, dimana sudah ada tujuh calon investor," katanya.
Direktur Peraturan Pajak Kementerian Keuangan Syarifuddin Alsyah mengatakan, insentif tax holiday akan dituangkan dalam bentuk PP. "Dalam UU PPh tidak mengatur tax holiday, tetapi dalam UU Penanaman Modal ada kewenangan untuk itu. Jadi untuk harmonisasi, dibutuhkan PP sebagai semacam jembatan supaya kedua UU ini tidak menjadi masalah di kemudian hari,"katanya.
Namun sebenarnya, lanjut Syarifuddin, tax holiday tidak terlalu bermanfaat bagi investor. "Pada tahun-tahun awal investasi, biasanya investor masih merugi sehingga sebenarnya insentif tax holiday tidak berguna. Namun investor tetap lebih prefer adanya tax holiday, sehingga itu yang kami coba desain," katanya.
Wakil Menteri Keuangan Anny Ratnawati mengatakan, berbagai insentif bagi dunia usaha tidak akan bermanfaat jika belum ada prasyarat untuk masuknya investasi yaitu ketersediaan infrastruktur. "Oleh karena itu belanja modal untuk penguatan infrastruktur dalam APBN 2011 naik cukup signifikan, sekitar 26%," ujarnya.
Untuk menghubungkan arus modal asing dengan investasi di sektor riil, lanjut Anny, infrastruktur merupakan prakondisi yang paling utama. "Infrastruktur dasar menjadi prasyarat untuk penanaman modal. Dengan begitu, kami harapkan capital inflow akan menjadi lebih jangka panjang," tandasnya.
Sebelumnya Menteri Perindustrian MS Hidayat mengatakan bahwa kebijakan pemberian tax holiday ini akan mulai efekif pada Januari 2011. "Tahun depan pemerintah akan menawarkan insentif seperti tunjangan pajak dan meringankan tugas pada material tertentu dan komponen yang diperlukan untuk mendukung industri dalam negeri," tutur Hidayat.
Dijelaskannya, secara prinsip insentif sudah disepakati. Hidayat memaparkan, bahwa insentif fiskal tersebut diantaranya akan diberikan kepada perusahaan yang menggagas industri berat, termasuk pembangunan kilang penyulingan minyak mentah. Juga untuk perusahaan yang membuka industri yang jauh dari ibu kota dan miskin infrastruktur.
"Ini untuk memberikan stimulus untuk membangun kawasan Indonesia lainnya, mungkin di kawasan timur Indonesia," jelasnya.
|
|
sebagai bentuk apresiasi.
