24th December 2010
|
 |
Ceriwis Lover
|
|
Join Date: Dec 2010
Location: TM#77
Posts: 1,503
Rep Power: 264
|
|
~X~ PDIP Soroti Peran Aburizal ~X~
 Foto: Dok.JPPhoto
JAKARTA -- Pertemuan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Sri Sultan Hemengkubuwono (HB) X menyisakan pertanyaan. Bukan soal materi pertemuan. Namun, lebih pada keberadaan Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie sebagai perantara dalam proses bertemunya seorang presiden dan salah seorang gubernurnya.
"(Pertemuan itu) tidak lazim. Presiden seharusnya tinggal panggil saja, kan gubernur itu termasuk bawahannya," kata Sekjen DPP PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo di kantor DPP PDIP, Jakarta, kemarin (23/12).
Menurut dia, sebagai seorang presiden, SBY punya perangkat untuk bisa memanggil pejabat pemerintahan siapapun, mulai tingkat pusat hingga tingkat kelurahan. "Saya pikir negara ini belum dalam keadaan darurat kok, sehingga sebuah pertemuan presiden dan bawahannya sampai perlu perantara," imbuhnya. Keberadaan perantara bisa dipahami, jika pertemuan keduanya dalam konteks pribadi.
Apakah ini berarti ada yang bermasalah antara hubungan presiden dan Sri Sultan" "Kalau di pihak Sultan yang saya tahu tak ada masalah," kata Tjahjo. Menurut dia, meski memiliki berbagai keistimewaan, Sultan selalu tunduk pada setiap keputusan maupun kebijakan nasional. "Mulai dari zaman Presiden Soeharto sampai sekarang beliau taat. Dipanggil ke Jakarta ya datang. Ada perda, kebijakan pemerintah, keppres, permen, DIJ pun mengikutinya," papar Tjahjo.
Keberadaan Ical "sapaan Aburizal Bakrie- sebagai perantara muncul langsung dari pernyataan Sultan. Gubernur DI Jogja itu mengakui, pertemuannya dengan SBY terjadi setelah dijembatani oleh Ical. SBY dan Sultan bertemu di Wisma Negara, Kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (21/12) lalu.
Secara terpisah, Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Agung Laksono mengatakan, langkah Ical yang mempertemukan SBY dan Sultan merupakan inisiatif pribadi. Dia mengatakan, inisiatif itu dilakukan untuk memuluskan pembahasan RUU Keistimewaan (RUUK) Jogja di parlemen. "Saya kira inisiatif beliau secara pribadi, terdorong oleh rasa tanggung jawab untuk bisa turut menyelesaikan masalah nasional, itu isu krusial dan lobi-lobi politik boleh-boleh saja mempercepat penyelesaian," kata Agung di Kantor Presiden, Jakarta, kemarin.
Agung berharap lobi-lobi itu bisa membantu pengambilan keputusan secara formal antara pemerintah dan DPR. Ia menilai pertemuan-pertemuan informal tersebut sebagai hal wajar dalam politik.
"Ini paling tidak sudah ada referensi, sudah ada gagasan dan masukan. Itu juga dari hasil ini, dan ini dilakukan oleh Pak Ical," kata Agung yang di kabinet menjabat sbeagai Menko Kesra tersebut. Mengenai sikap partainya terhadap RUUK Jogja, Agung mengatakan hal tersebut masih menjadi bahasan. "Sampai sekarang belum final," kata Agung. (dyn/sof/agm)
SUMBER
|
klo berkenan ditunggu kiriman melonnya 
