Pergesaran kultur konflik kekerasan dari yang dulunya didominasi unsur SARA menjadi konflik pribadi, menempatkan Provinsi Lampung sebagai salah satu daerah rawan konflik. Bentuk konflik kekerasan yang menonjol di Lampung berbentuk penghakiman massa untuk menyelesaikan suatu masalah.
Menurut Ichsan Malik, Chairman Institut Titian Perdamaian, sudah enam belas kasus penghakiman massa dari total 23 kasus konflik dengan kekerasan di sana. Peristiwa tersebut terjadi antara Januari sampai April 2008 di provinsi yang memiliki luas 35,376 kilometer persegi tersebut.
"Data itu kami peroleh setelah melakukan konfirmasi dan pencatatan dengan melibatkan 107 media lokal dan nasional. Tidak hanya Lampung, kita juga melakukannya di semua provinsi di Indonesia," Kata Ichsan, saat menghadiri seminar Jaringan Masyarakat Cinta Damai di Jakarta, Jum'at (25/7).
Pergeseran jenis konflik dari konflik besar, masif dan meluas menjadi konflik berskala kecil, sporadis dengan isu yang beragam menjadikan pemuda banyak terlibat dalam berbagai konflik tersebut. "Konflik terjadi lantaran kecenderungan pemuda Indonesia mempu nyai rasa penentangan yang tinggi, dan perilaku disiplin juga kurang mereka miliki," papar Ichsan.
Ichsan menambahkan, selama Januari sampai April 2008, total 246 insiden konflik kekerasan dengan berbagai sebab terjadi di seluruh propinsi di Indonesia. Bila dikonversikan ke dalam hari, berarti terjadi dua kali insiden konflik kekerasan setiap harinya t erjadi di Indonesia. Dengan jumlah korban jiwa sebanyak 33 orang dan 484 orang lainnya mengalami luka-luka.
------------sumber: KCM
Wah, gmn dgn anggota2 IMZers yang di Lampung, benarkah berita ini???
Bro Byur ... :hm:
Karenanya masyarakat, khususnya pemuda diharapkan untuk meningkatkan kesadaran akan hukum, toleransi dan tidak mudah terprovokasi oleh berbagai isu yang dapat menimbulkan konflik.
Ichsan juga menghimbau pada pemerintah untuk tidak absen dalam menindak segala pelanggaran hukum yang ada, serta mendesak pemerintah banyak melakukan tindakan yang dapat menumbuhkan kreatifitas masyarakat dalam mengelola perbedaan.