Daftar

Cermati RUU ORMAS: siap menggilas kebebasan berkumpul kelompok ilegal mahasiswa??


Clean Debate Debate Room secara intelektual dan terpelajar

Balas
 
Alat Thread
Avatar vals
valsVIP vals sedang offline
8th February 2012 #1
Super Moderator Tanggal Bergabung: Apr 2011 Post: 3.914 Rep Power: 51 vals telah menonaktifkan reputasi
Default Cermati RUU ORMAS: siap menggilas kebebasan berkumpul kelompok ilegal mahasiswa??
Kutip:
sebelumnya: baca artikel bagus berikut ini. Cuplikan menarik:

"RUU juga mewajibkan semua ormas bukan berbadan hukum mendaftarkan diri ke pemerintah (Pasal 16). Akibatnya, kalau tak mendaftar, ormas tak memiliki izin kegiatan atau tidak dapat beroperasi. Ini adalah konstruksi yang melanggar prinsip kemerdekaan bangsa untuk berserikat, sebagaimana ditentukan Pasal 28, 28C (2) dan 28E (3) UUD 1945, UU No 39/1999, ataupun International Covenant on Civil and Political Rights (diratifikasi dengan UU No 12/2005)." -----------------------
Selengkapnya:

Kutip:
Mengupas RUU Ormas
Oleh *Mohammad Fajrul Falaakh

Rancangan Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan sedang dibahas oleh panitia khusus di DPR. RUU ini telah menyedot anggaran untuk melakukan studi dan menyiapkan rancangan di lingkungan pemerintah sejak tahun 2000-an. Tulisan ini membahas akal-akalan di baliknya, misalnya agar RUU ini dapat menjadi dasar hukum membubarkan anarkisme berkelompok.
Fenomena anarkisme dalam masyarakat selama 10 tahun terakhir ini sering dibiarkan oleh aparat kepolisian atau setidaknya karena kelemahan yang bersifat melembaga (rasio personel tak sesuai dengan jumlah penduduk) ataupun ketakmampuan perseorangan. Mungkin pula faktor ketakjelasan arah kebijakan nasional dalam pemberantasan kejahatan telah menyumbang pembiaran tersebut meski Presiden sudah dibantu Komisi Kepolisian Nasional dalam merumuskan kebijakan itu.

Serba mencakup
Kenyataan tersebut tidak berkorelasi dengan akal-akalan RUU Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) yang sebetulnya didasarkan pada asumsi birokratik patrimonial. Ini tampak sejak definisi ormas yang serba mencakup: �Organisasi masyarakat adalah organisasi yang didirikan dengan sukarela oleh warga negara Indonesia yang dibentuk berdasarkan kesamaan tujuan, kepentingan, dan kegiatan untuk dapat berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.�

RUU mencakup segala macam ormas (Pasal 7 Ayat 2). Termasuk di dalamnya bidang ekonomi (koperasi dan organisasi bisnis), hukum (law firm), asosiasi profesi, asosiasi keilmuan, kegiatan sosial filantropi, seni dan budaya (kelompok paduan suara), penghayat kepercayaan, agama (tarekat dan majelis taklim), penguatan demokrasi, perkumpulan berdasarkan hobi, dan lain-lain organisasi tak berstruktur, seperti jejaring sosial (social networking). Apa pun istilah lain bagi ormas itu (lembaga swadaya masyarakat, organisasi non-pemerintah, dan organisasi sosial), RUU Ormas memang serba mencakup.

Pada zaman kolonial Belanda, pengaturan ormas dan kemerdekaan berserikat berseiring meski praktiknya lebih sering menggerus kebebasan berserikat. Berbagai organisasi pergerakan kemerdekaan mengalaminya.

Saat itu badan hukum sudah diatur (persona moralis atau zedelijk lichaam) seperti yayasan. Kini yayasan diatur oleh UU No 28/2004. Sudah diatur juga apabila vereniging (perkumpulan, perhimpunan, perserikatan, atau ormas) akan menjadi badan hukum (rechtspersoonlijkheid van vereniging), yang dewasa ini dikenal sebagai perkumpulan berbadan hukum atau ormas berbadan hukum. Rezim hukum terhadap perkumpulan ini (Staatsblad 1939 Nomor 570 dan Staatsblad 1942 Nomor 12-13) masih diberlakukan berdasarkan Aturan Peralihan UUD 1945.

Orde Baru tak peduli tentang fenomena sosial-politik dan kultural dengan fenomena hukum. Muncullah UU Organisasi Kemasyarakatan 1985 (UU No 8/1985) berdasarkan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) Tahun 1983. Orde Baru tak cukup dengan pengumuman badan hukum di Berita Negara dan sudah terdaftar di Departemen Kehakiman atau pengadilan negeri setempat. Berdasarkan undang-undang itu, Orde Baru mengharuskan ormas �berhimpun dalam satu wadah pembinaan dan pengembangan yang sejenis� (Pasal 8-12) untuk dibina pemerintah (Pasal 13-14).

Menyemai kebebasan
Sekarang, mirip UU No 9/2009 tentang Badan Hukum Pendidikan yang dibatalkan Mahkamah Konstitusi, RUU Ormas menciptakan jenis baru badan hukum, yaitu �badan hukum perkumpulan�. Akan tetapi, RUU dengan definisi ormas bercakupan luas itu justru membatasi hanya dua pilihan badan hukum, yaitu �badan hukum perkumpulan� dan yayasan. Akibatnya, ormas di bidang ekonomi terhalang memilih berbagai jenis badan hukum yang sudah tersedia.

RUU juga mewajibkan semua ormas bukan berbadan hukum mendaftarkan diri ke pemerintah (Pasal 16). Akibatnya, kalau tak mendaftar, ormas tak memiliki izin kegiatan atau tidak dapat beroperasi. Ini adalah konstruksi yang melanggar prinsip kemerdekaan bangsa untuk berserikat, sebagaimana ditentukan Pasal 28, 28C (2) dan 28E (3) UUD 1945, UU No 39/1999, ataupun International Covenant on Civil and Political Rights (diratifikasi dengan UU No 12/2005).

Paradigma patrimonialisme birokratik masih disisipkan dalam RUU Ormas untuk mengatur relasi negara dan masyarakat. Seharusnya ormas tak wajib mendaftarkan diri kepada pemerintah. Ormas dapat secara sukarela mendaftarkan untuk berhubungan dengan instansi pemerintah berdasarkan kebutuhan dan sesuai jenis kegiatan ormas. Dengan demikian, tidak tepat Menteri Dalam Negeri memonopoli definisi �menteri� (Pasal 1 Angka 7).

Penyusun RUU Ormas juga terkecoh. Anarkisme perseorangan dan berkelompok sudah diancam KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana), tetapi pembiaran terhadap anarkisme dianggap karena tak ada aturan yang mewajibkan masyarakat berorganisasi (ormas) untuk mendaftarkan diri kepada pemerintah. Sebetulnya anggota ormas dapat meminta pembubaran melalui rapat anggota atau ormas lain dapat menuntut pembubaran melalui kepailitan. Atas nama ketertiban umum dan kepentingan masyarakat, Jaksa Agung juga dapat menuntut pembekuan atau pembubaran badan hukum ormas melalui pengadilan.

Penulis beruntung dapat menyampaikan pemikiran kepada Pansus RUU Ormas di DPR (12/1/2012) bahwa keseluruhan isi RUU terpaksa dibongkar, terutama Bab IV-V. Tugas anggota DPR adalah menyemaikan demokrasi karena prinsip hukum dalam mengatur kebebasan adalah minimalis. Prinsip serupa berlaku terhadap RUU tentang perkumpulan dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2009-2014 yang tidak jelas mengapa perkumpulan dan ormas dibedakan.

*Mohammad Fajrul Falaakh Dosen Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

http://cetak.kompas.com/read/2012/02...upas.ruu.ormas
sekarang bagaimana pendapat rekan-rekan ceriwis sekalian
mari berbagi, berdebat dan diskusikan bersama..
ﷲ ☯ ✡ ☨ ✞ ✝ ☮ ☥ ☦ ☧ ☩ ☪ ☫ ☬ ☭ ✌

Avatar laskarfener
laskarfener laskarfener sedang offline
9th February 2012 #2
Member Aktif Tanggal Bergabung: Feb 2012 Post: 168 Rep Power: 0 laskarfener is a New Born
Default
hmmm, masih belum ada bayangan,

ijin nyimak dulu ndan
Avatar vals
valsVIP vals sedang offline
9th February 2012 #3
Super Moderator Tanggal Bergabung: Apr 2011 Post: 3.914 Rep Power: 51 vals telah menonaktifkan reputasi
Default
Kutip:
Diposting Awalnya oleh laskarfener Lihat Post
hmmm, masih belum ada bayangan,

ijin nyimak dulu ndan
[IMG]images/mobile.png[/IMG]
Ditunggu replynya ndan..

-̶̶�-̶̶�̸Ϟ�̸Thank You�̸Ϟ�̸-̶̶�-̶
Balas


Aturan Posting
Kamu tidak boleh membuat thread baru
Kamu tidak boleh membalas
Kamu tidak boleh mengirim lampiran
Kamu tidak boleh mengedit post kamu

BB code Hidup
Smilie saat ini Hidup
Kode [IMG] adalah Hidup
Kode HTML adalah Mati


Terkait
Thread Pembuat Thread Forum Balasan Postingan Terakhir
Miris, 3 Mahasiswa menggilas di saat pulang kuliah bakpaoayam Lounge 0 27th May 2012 03:44 PM
Dua Kelompok Ormas Terlibat Tawuran di Pondok Pinang, Jakarta Selatan librilz Nasional 1 10th September 2011 10:09 AM
[Kejam] Orang Yahudi menggilas Mahasiswa Palestina berkali-kali boss Selebriti & Gosip 21 22nd June 2010 08:29 PM

Semua waktu adalah GMT +7. Waktu sekarang adalah 09:51 AM.