Ahok: Banyak Titipan Pokir yang Sudah Diakui oleh Mantan Ketua DPRD

**Gusnan**

Alsadad Rudi Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama didampingi Sekretaris Daerah Saefullah saat akan hendak memulai kegiatan bersepeda dari rumah dinasnya di Jalan Taman Suropati, Menteng menuju Bundaran HI, Minggu (30/11/2014)

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menyebut mantan Ketua DPRD DKI Ferrial Sofyan (sekarang Wakil Ketua DPRD) terbiasa menitip usulan anggaran dalam bentuk pokok pikiran (pokir) kepada pejabat satuan kerja perangkat daerah (SKPD) DKI. Padahal, besaran pokir biasanya tidak masuk akal dan tidak tepat sasaran.

"Pak Lasro (Inspektorat) ditugaskan mempokirkan (memasukkan pokir) Rp 3,4 triliun, kamu bisa bayangin enggak banyak sekali titipan oknum DPRD dalam bentuk pokir yang sudah diakui oleh mantan Ketua DPRD (Ferrial Sofyan), itu sudah jadi kebiasaan dia," kata Basuki, di Balai Kota, Minggu (22/3/2015). [Baca: Ahok: Jokowi Marah Tahu Anggaran Pokir Rp 40 Triliun Sejak 2012]

Titipan anggaran DPRD itulah yang kemudian dikunci oleh Basuki dalam sistem e-budgeting dan dibiarkan menjadi Silpa (sisa lebih perhitungan anggaran).

Tahun ini, Basuki memastikan tak ada lagi pokir di rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD). Pokir-pokir inilah, menurut dia, yang kerap menjadi temuan siluman oleh Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan (BPKP). [Baca: Ahok: Mantan Ketua DPRD Buka Aib, Dulu Tak Pernah Masalah Ajukan Anggaran]

"Sejarah pokir terbesar itu (di APBD) 2014 karena banyak permainan titip menitip yang tidak perlu. (Pokir) itu kami potong dan tahun 2015 kami paksa menggunakan e-budgeting, supaya keluar nih omongan mereka. Mereka memfitnah kami bahwa (dokumen RAPBD yang disampaikan DKI ke Kemendagri) ini palsu, karena 'barang' mereka enggak jadi masuk (ke RAPBD)," kata Basuki. [Baca: Wakil Ketua DPRD Akui Terbiasa Ajukan Proyek secara "Gelondongan"]

Pada Selasa (17/3/2015) kemarin, Inspektorat DKI tengah melakukan pemeriksaan serta audit kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI.

Berdasarkan info yang dihimpun, Inspektorat memeriksa mantan pegawai Bappeda yang diduga menjadi "alat" DPRD DKI untuk meng-input serta meloloskan pokir DPRD DKI.

Pegawai itu adalah Wahyu Wijayanto yang kini menjabat sebagai Inspektur Pembantu Kepala Kantor Perencanaan Pembangunan Kota Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Selatan.

Wahyu sebelumnya menjabat sebagai Kepala Bidang Program dan Pembiayaan Bappeda DKI saat dipimpin oleh Sarwo Handayani dan Andi Baso Mappapoleonro. [Baca: Ahok Minta Inspektorat Tak Lagi Periksa Pejabat DKI yang Diduga Diperalat DPRD]

"Kami mah sudah punya bukti (anggota DPRD yang suka menitip) pokir (pokok pikiran) di APBD. Pak Ferrial juga sudah ngaku kan, dia bilang kalau dari dulu (titip menitip anggaran) sudah begitu, kok sekarang baru ribut nih Gubernur," kata pria yang biasa disapa Ahok itu.

Terkait:

Menu