[BudakBandel]

KOMPAS.com--Pemerintah belum memiliki kebijakan yang jelas untuk melindungi politik kebudayaan, karena kebudayaan dianggap sebagai komoditi, sehingga muncul penjajahan gaya baru oleh investor asing yang masuk melalui usaha bioskop.

"Karena itu saya tidak setuju bioskop asing masuk ke Indonesia," tegas anggota komisi X DPR dari Fraksi PDI-Perjuangan Tubagus Dedy Suwandi Gumelar yang akrab disapa Miing di Jakarta, Kamis.

Hal ini diungkapkan Miing saat ditanya berkaitan dengan akan dikeluarkannya usaha bioskop dari Daftar Negatif Investasi (DNI) Indonesia sehingga pengusaha asing bisa masuk.

Menurut Miing, pemerintah seharusnya mampu menyediakan regulasi dan infrastruktur yang bisa melindungi dan memajukan industri film nasional.

Seperti kebijakan fiskal yang bisa memberikan insentif bagi tumbuhnya industri film nasional, atau membangun studio film agar tidak perlu pergi ke luar negeri, katanya.

"Regulasi kurang mendukung, infrastruktur lemah ditambah lagi terbukanya pintu masuk bagi pengusaha bioskop asing, maka industri film nasional akan makin sulit berkembang," ucap Miing.

Miing mengatakan, pemerintah dengan dalih untuk meningkatkan investasi akan membuka kran bagi masuknya bioskop asing merupakan alasan yang tidak mendasar. "Sebab, bioskop itu berbeda dengan sektor investasi lainnya," tegasnya.

Mantan anggota grup Bagito itu menilai, kebijakan pemerintah selama ini tidak memihak kepentingan nasional. Sebut saja saja soal pajak, meskipun akhirnya direvisi.

"Memungut pajak lebih tinggi untuk film nasional ketimbang film asing, jelas menjadi bukti ketidakberpihakan pemerintah pada industri film nasional, "katanya.

Produksi film nasional belakangan ini memang jumlahnya meningkat, meskipun masih jauh dari kebutuhan, ucapnya.

Peningkatan itu, kata Miing, bukan dari upaya pemerintah, tapi lebih disebabkan oleh semangat para sineas yang memang ingin berkarya bagi bangsa ini agar film nasional tidak tergerus film asing.

Sementara itu, pengamat Komunikasi dan Budaya Popular Universitas Paramadina , A.G. Eka Wenats W. menilai rencana masuknya bioskop asing sebagai wujud berhentinya paradigma politik kebudayaan.

Karena kebudayaan hanya dipahami dari sisi yang sifatnya material, bukan sebagai sebuah sistem, ucapnya.

Eka mengatakan, film memang dipandang sebagai sebuah hiburan, tetapi di dalamnya ada ideologi bawaan. Sementara itu, selera penonton film domestik telah lama dibentuk atau dibingkai oleh film-film asing yang ditayangkan.

Sehingga, kehadiran film asing akan makin menyuburkan selera penonton film yang jauh dari realitas budaya bangsa, atau film asing telah menjadi "theatre of mind" penonton yang kemudian berujung pada "theatre spectacle" (Teater tontonan).

"Dengan kata lain, pada akhirnya industri film nasional hanya menjadi penonton atas gencarnya serbuan film asing," tegas Eka.

Eka mengatakan, rencana pemerintah yang akan mengeluarkan bioskop dari daftar negatif investasi sebagai wujud ketidakseriusan pemerintah untuk menata politik kebudayaan bangsa.

"Masuknya bioskop asing merupakan ancaman kongkret bagi perkembangan ekonomi kreatif Indonesia," tegasnya.

Kompas

Terkait:

• Ungkap Kepribadian Sista Lewat Gaya Rambut ( Khusus Sista )
• (JUJUR!) Ketika nonton bioskop, ada yang pernah ketiduran di bioskop gak?
• Bioskop Asing Mau Masuk Indonesia, Pemerintah Dianggap Dukung Penjajahan Budaya
• Bermain Aneka Gaya Lewat Bantal