[Gusnan]

Sejumlah warga berdiri di depan banner bertuliskan "Not Debt" atau yang berarti "Tidak ada hutang", yang ditujukan kepada referendum bailout yang ditetapkan oleh kreditur negara di depan gedung parlemen Athena, Yunani, 30 Juni 2015. AFP/ARIS MESSINIS


Athena – Yunani adalah negara miskin secara finansial tapi penuh dengan orang kaya. Paradoks tersebut terus bergaung sejak negara ini meminta dana talangan internasional pada 2010 hingga pada Selasa (30/6) memastikan tidak akan bisa membayar utang jatuh tempo sebesar 1,5 miliar euro kepada Dana Moneter Internasional (IMF).
Mengutip data Trading Economics, produk domestik bruto (PDB) negara ini sebesar US$ 242 miliar dengan PDB per kapita US$ 18.146. Keduanya menggunakan data resmi Desember 2013.
Kalau mengutip data IMF tahun 2014, PDB per kapita Negara Dewa-Dewi itu sebesar US$ 29.635 dan merupakan yang ke-25 terbesar di dunia. Bandingkan dengan Jerman selaku negara terkaya di Eropa yang memiliki PDB per kapita US$ 47.589 atau ke-16 terbesar di dunia.
Namun, total utang pemerintah Yunani mencapai sekitar 356 miliar euro atau setara 165 persen terhadap PDB-nya. Tingginya beban utang itu membuat kalangan investor enggan meminjamkan lebih banyak uang kepada Yunani. Kalaupun memberi pinjaman, mereka mensyaratkan imbal hasil lebih tinggi jika mau mengucurkan dana itu.
Imbal hasil obligasi pemerintah Yunani dengan tenor 10 tahun termasuk yang tertinggi di dunia, yakni 29 persen, dibandingkan 1,7 persen di Inggris dan 1,6 persen di Amerika Serikat (AS). Dengan imbal hasil yang tinggi, Yunani akhirnya kesulitan untuk membayar utang-utang finansialnya lantaran perekonomiannya sudah sejak 2010 terpuruk ke dalam resesi.
Perekonomian Yunani diperkirakan berkontraksi sekitar 6,4 persen tahun ini, sedangkan tingkat pengangguran tetap di rekor tertinggi. Tingkat pengangguran per Maret 2015 mencapai 25,6 persen, sedangkan tingkat pengangguran usia muda mencapai 49,7 persen.
Tingkat pengangguran Yunani terus melonjak, dari 7,4 persen pada Juni 2008, kemudian naik menjadi 9,4 persen pada Juni 2009, lalu 12,5 persen pada tahun berikutnya. Sedangkan pada Juni 2011, angka pengangguran melonjak lagi menjadi 17,2 persen, lalu 25 persen pada Juni 2012, 27,7 persen pada Juni 2013, dan 26,6 persen per Juni 2014.
Perekonomian Yunani bermasalah lantaran selama bertahun-tahun lamanya sebelum krisis jor-joran mengeluarkan belanja. Tapi belanja yang besar tidak diimbangi dengan penerimaan. Belanja pemerintah melonjak dan gaji pegawai negeri sipil (PNS) juga sangat tinggi selama satu dekade terakhir.
Sebagian belanja itu memang dinikmati oleh rakyat Yunani yang mencapai sekitar 11 juta jiwa. Sebagai contoh, rata-rata upah masinis kereta hingga krisis 2010 pernah mencapai US$ 89.500 per tahun.
Sejak bergabung dengan Zona Euro, Yunani menjelma jadi negara kapitalis yang hidup di luar batas kemampuannya. Upah PNS melonjak 50 persen antara 1990 dan 2007 atau jauh lebih pesat dibandingkan sebagian besar negara Zona Euro yang lain. Pemerintah Yunani juga menggelontorkan uang sangat banyak untuk membayar utang terkait penyelenggaraan Olimpiade 2004.
Tapi, pada saat belanja pemerintah terus meningkat, penerimaan pajak merosot lantaran maraknya praktik penghindaran pajak. Jadi, pada saat terjadi krisis finansial global, Yunani tidak berdaya untuk menanggulangi dampaknya.
Data pada 2010 menunjukkan, terdapat 20.000 pekerja freelance yang berpenghasilan tahunan di atas 100.000 euro. Tapi, hanya 73 saja yang dikenai pajak penghasilan (PPh) di atas satu juta euro. Mayoritas dari sekitar 700.000 pekerja bahkan tidak membayar pajak sepeser pun karena menyatakan penghasilan tahunannya 12.000 euro.
Belum lagi miliaran euro yang dikeluarkan pemerintah setiap tahunnya untuk program pensiun karena Yunani, seperti kebanyakan negara Eropa, menganut sistem welfare state (negara kesejahteraan). Namun, meski beban utang negara membumbung, Yunani tidak menjadi miskin selama lima tahun terakhir mengalami resesi. PDB per kapita itu adalah pertandanya.
Yunani masih negara terbesar ke-25 dunia dari sisi PDB per kapita. Di dalam Uni Eropa (UE), PDB per kapita itu di atas seluruh negara eks blok komunis. Bahkan jika dibandingkan negara-negara yang betul-betul miskin di Afrika serta Asia, rakyat Yunani masih terhitung hidup makmur.
Pada saat puncak krisis utang 2010, seorang blogger asal Siprus menjelaskan, dibandingkan warga masyarakat negaranya, orang Yunani memiliki rumah keluarga. Wujudnya juga bukan apartemen, tapi rumah tapak.
“Mereka juga punya mobil, bahkan ada yang lebih dari satu, atau motor. Mereka punya uang untuk ngopi-ngopi dan mendapatkan gaji 14 kali setahun tapi masih juga mengeluh!” kata dia.
Namun, anggota sebuah forum internet asal Yunani mengatakan, negaranya memang bukan miskin, tapi harga-harga termasuk paling mahal dibandingkan negara-negara anggota UE lainnya. “Pajak juga sangat tinggi. Satu-satunya yang lebih baik di Yunani adalah souvlaki dan matahari,” kata dia.
Seorang turis asal Eropa juga mengungkapkan soal mahalnya biaya hidup di Yunani. Secangkir kopi tanpa krim dihargai empat euro atau setara US$ 6.
Selain belanja yang tidak diimbangi dengan penerimaan, di Yunani juga marak aksi pemogokan buruh. Peraturan dan perundang-undangan perpajakan sangat banyak sehingga membuat pengusaha enggan menanamkan investasi di Negeri Para Dewa ini. Untuk membuka satu toko saja, butuh waktu dua sampai tiga bulan lamanya.
Jadinya, kendati sudah menerima dana talangan total 240 miliar euro dari IMF, Uni Eropa (UE), dan Bank Sentral Eropa (ECB), Yunani tetap kesulitan membereskan masalah keuangannya. Sebagian besar dana talangan itu habis untuk keperluan rutin, termasuk membayar gaji pegawai negeri, yang mencapai sekitar 40 persen dari perekonomiannya.
Selain itu, dunia politik di Yunani tidak kalah mengkhawatirkan. Mereka banyak dikecam sebagai biang keladi kesulitan hidup. Para politikus menutup-nutupi data statistik, menerima suap, dan menggelembungkan bursa saham. Hukum tidak ditegakkan secara adil. Ini bisa dilihat dari adanya satu undang-undang (UU) yang membuat seorang menteri tidak bisa diadili atas kebijakan-kebijakannya saat menjabat.
Di luar semua itu, Yunani adalah termasuk penerima terbesar dana bantuan UE, yakni setara 3,3 persen PDB tahunan. Perekonomiannya tumbuh hampir 4,0 persen per tahun antara 2003 dan 2007 karena belanja infrastruktur terkait Olimpiade 2004.
Lalu, Yunani melanggar aturan defisit UE antara 2001 dan 2006. Dengan kata lain, Yunani bukanlah negara miskin tapi tidak disiplin. Adapun disiplin anggaran adalah intisari dari persyaratan melakukan reformasi ekonomi dari para kreditor. Jerman selaku pemberi utang terbesar di UE sangat menekankan disiplin anggaran itu.
Tapi, pemerintahan Perdana Menteri (PM) Alexis Tsipras sejak terpilih pada Januari 2015 berjanji akan menghilangkan program-program penghematan yang sudah lima tahun dianggap menyengsarakan rakyatnya.
Alhasil, proses perundingan lima bulan lebih dengan para kreditor, terkait pengucuran porsi akhir dana talangan sebesar 7,2 miliar euro pun berakhir dengan kegagalan. Para kreditornya jadi muak terhadap negara yang sebenarnya kaya tapi tidak disiplin ini.

Terkait:

• Indonesia Negara Terkaya di Dunia (Tapi Kenapa Miskin ?)
• Pilih mana,cowok tampan tapi miskin or jelek tapi kaya?
• Obesitas Serang Warga Kaya di Negara Miskin