SUMBER
JAKARTA, KOMPAS.com - Politisi senior Partai Amanat Nasional Amien Rais mengatakan, sampai kapan pun, TNI/Polri sebaiknya bersikap netral dalam pemilihan umum. TNI/Polri, lanjutnya, harus berada di atas semua golongan, semua partai politik, dan suku.
"Yang harus diingat, yang namanya politik itu penuh dengan konflik kepentingan. Nah, kalau TNI sampai retak ke dalam, siapa lagi yang bisa diandalkan untuk menjaga kesatuan bangsa? Kalau TNI ikut berpolitik, ikut kampanye, seperti parpol, mereka punya bedil, senjata, intelijen. Jadi, ini akan mengerikan," ujarnya kepada para wartawan, Selasa (22/6/2010) di Jakarta.
Maka itu, katanya, TNI/Polri sebaiknya berada di tengah, menjadi wasit atau stabilisator, serta tempat berteduh bagi seluruh anak bangsa.
Apa yang Anda tangkap dari pengguliran wacana ini? "TNI itu ada pemimpin tertinggi, namanya Panglima TNI. Nah, kalau dia berpolitik, itu artinya ada partai TNI. Partai TNI nantinya akan melahap semua partai yang lain karena TNI punya organisasi yang rapih, senjata modern, dan badan intelijen," kata Amien.
Sementara itu, Ketua Umum PAN Hatta Rajasa memiliki pandangan yang sedikit berbeda. "Saya hanya ingin sampaikan bahwa prinsipnya, setiap warga negara mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama, siapa pun dia. UUD 1945 tidak membatasi hak-hak tersebut, seperti hak politik, hak mengeluarkan pendapat, hak dipilih dan memilih, serta HAM," ujarnya.
23rd June 2010
Bahaya Jika TNI Punya Hak Suara
