Dugaan Pemalsuan Surat Keputusan Mahkamah Konstitusi oleh Andi Nurpati dkk

[j3ndiel]

Andi Nurpati: Saya Merasa Dijebak

Spoiler for Sumber:

Sumber Berita

Spoiler for Apresiasi:

TS Tidak menolak jika informasi dirasakan berguna bagi semua

[j3ndiel]

Originally Posted by DreamWorld

waduh ad spammer

ndan...mungkin baiknya nanti kalo ada spammer ga usah di komeng...langsung aja di lapor om mod buat di delete postingannya...tq

[DreamWorld]

Originally Posted by j3ndiel

ndan...mungkin baiknya nanti kalo ada spammer ga usah di komeng...langsung aja di lapor om mod buat di delete postingannya...tq

waduh baik kumendan ,maap saya msh nubi

[DreamWorld]

News Flash

JAKARTA, KOMPAS.com - Mabes Polri menyatakan bahwa pihaknya belum berniat memanggil mantan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Andi Nurpati terkait kasus dugaan penggelapan dan pemalsuan dokumen negara.


Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Anton Bachrul Alam, mengatakan, alasan belum dilaksanakannya pemanggilan Andi Nurpati, karena saat ini pihaknya masih mendalami kasus tersebut, dengan mengumpulkan beberapa bukti di lapangan.


"Kan sekarang kita masih dalam lidik. Jadi belum kita belum ada rencana memanggil dia (Andi Nurpati). Dan kita juga masih melakukan pencarian fakta-fakta di lapangan untuk mengetahui mana surat itu yang palsu dan mana yang asli," ujar Anton kepada wartawan di Mabes Polri, Jakarta, Rabu (22/6/2011).


Sejauh ini Mabes Polri juga belum memanggil saksi-saksi terkait kasus tersebut. Karena masih dalam masa lidik, menurut Anton, Mabes Polri hanya dapat meminta keterangan ke beberapa pihak terkait kasus itu, untuk mencari alat bukti.


"Orang-orang yang sudah kita mintai keterangan, yang pasti ada dari Mahkamah Konstitusi, dan ada juga dari KPU juga. Nah itu yang tahu persis tim lidik kita. Jadi nanti informasi-informasi dari mereka itu akan dikumpulkan untuk kita lanjutkan ke proses selanjutnya. Jadi sabar saja ya," paparnya.


Sebelumnya, ditemui secara terpisah, Kepala Bareskrim Polri Komjen (Pol) Ito Sumardi membantah bahwa pihaknya mengintervensi kasus tersebut. Pernyataan itu dikemukakannya, karena beberapa pihak menilai kepolisian terkesan lambat dalam menangani kasus ini.


Menurut Ito, Polri belum dapat bekerja maksimal hingga saat ini karena belum mendapatkan laporan resmi dari Mahkamah Konstitusi terkait kasus tersebut. "Tidak ada sama sekali kita menutup-nutupi atau melakukan intervensi kasus itu. Kita agak kesulitan karena belum adanya laporan resmi dari MK. Dulu kan pada saat surat itu disampaikan dan pihak yang menyampaikan surat berjanji akan datang untuk membuat laporan polisi secara resmi. Kita menunggu itu karena harus dituangkan juga dalam laporan resmi dan tidak serta-merta hanya laporan tertulis saja," ujar Ito.


Ditambahkan Ito, mengenai pemberitaan bahwa Ketua MK Mahfud MD telah memberikan dua surat kepada Mabes Polri pada 2010, Ito menggangap surat tersebut hanya berupa laporan tertulis dalam bentuk fotokopian.


Pasalnya, menurut dia, setiap laporan tertulis yang masuk ke kepolisian terlebih dahulu harus dijadikan dalam bentuk laporan polisi. "Jadi surat yang diduga palsu itu kan masih dalam bentuk fotokopi, yang aslinya belum ada. Kalau di forensik kan harus ada yang asli dan palsu. Ini yang masih kami minta. Kami bukan menunggu, kami meminta. Dan kalau yang diminta belum memberikan, ya mau gimana," kata Ito.


Seperti diberitakan, Andi Nurpati dilaporkan Ketua MK Mahfud MD atas dugaan pemalsuan dokumen negara. Andi, yang saat itu masih menjabat komisioner KPU, diduga memalsukan putusan MK tahun 2009 atas gagalnya Dewi Yasin Limpo menduduki kursi DPR dari Partai Hanura dengan daerah pemilihan Sulawesi Selatan

Sumber

[DreamWorld]

news flash

VIVAnews - Wakil Ketua DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Pramono Anung menegaskan bahwa Panja Mafia Pemilu harus menindaklanjuti temuan dan penjelasan Mahkamah Konstitusi, soal sejumlah pihak yang patut diduga terlibat dalam pembuatan surat palsu.


Penjelasan Ketua MK dan Sekjen MK, lanjutnya, mengungkap adanya hubungan segitiga antara KPU, MK, dan pelaku pembuatan surat MK surat bernomor 112/PAN.MK/VIII/2009 tertanggal 14 Agustus 2009. "Tidak mungkin di antara ketiganya tidak ada hubungan," ujarnya.



Dalam membereskan kasus ini, Panja Mafia Pemilu harus bergerak agresif. "Tiga pihak tadi harus diperiksa," tambah politisi PDI Perjuangan tersebut. Sejumlah nama dari pihak MK, yang disebut Ketua MK dan Sekjen MK, terlibat dalam pembuatan surat tersebut harus dimintai keterangan.


Pramono menambahkan, harus diungkap juga siapa pihak yang diuntungkan dan dirugikan dengan surat palsu tersebut dan siapa orang di KPU yang bertanggung jawab.


Sesudah itu Panja harus memanggil pihak-pihak yang terkait dengan perolehan suara, terutama para pelaku, orang atau pihak yang dirugikan, dan tentunya KPU serta pihak lain seperti Bawaslu sebagai pengawas.



Panja juga harus mengkonfrontir pihak-pihak yang memberikan keterangan berbeda atau bertentangan. "Sebab, kalau satu mengaku berbeda dengan yang lain, kan harus dikonfrontir untuk tahu siapa yang benar," kata Pramono.

Sumber

[DreamWorld]

news flash

VIVAnews - Bekas Hakim Konstitusi, Arsyad Sanusi, menegaskan tak tahu menahu adanya surat palsu terkait penetapan Dewi Yasin Limpo sebagai anggota DPR dari Sulawesi Selatan. Arsyad menuding isu ini digelontorkan untuk mengalihkan kasus dugaan suap Sekjen MK, Djanedjri M Gaffar.


"Ini pengalihan isu dari kasus suap itu," kata Arsyad Sanusi kepada VIVAnews.com, Rabu 22 Juni 2011.


Kasus suap yang dimaksud adalah pemberian Sin$120 ribu yang diterima Djanedjri. Uang itu diterima dari bekas Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin.


Arsyad pun menanyakan kenapa uang yang diterima Djanedjri itu tidak langsung dikembalikan saat itu juga. "Kenapa uang itu sempat diinapkan dan baru dikembalikan setelah disuruh oleh Ketua MK," ujarnya.


Mengenai tudingan pembuatan surat palsu, Arsyad mengakui, Staf Juru Panggil MK, Mashuri Hasan, datang ke rumahnya pada 16 Agustus 2009. Namun, dia tidak mengetahui kenapa Hasan tiba-tiba datang ke rumahnya saat itu.


Menurut Arsyad, kedatangan Hasan ke rumahnya untuk membuat konsep jawaban atas surat KPU mengenai sengketa Pemilu di Sulawesi Selatan. "Saya bilang, agar dia membuat konsep itu sesuai dengan putusan, jangan ditambah ataupun dikurangi. Karena kalau mengubahnya berarti menjual MK," ujarnya.


Arsyad mengaku tidak mengetahui apa yang dibuat oleh Hasan saat itu dengan menggunakan komputer jinjingnya. "Saya tidak tahu apakah dia membuat surat atau tidak, karena itu ada di laptopnya. Dan dia di rumah saya hanya sekitar dua jam saja," ujarnya.


Jika kemudian, ada tuduhan bahwa saat itu, konsep surat palsu itu dibuat pada saat pertemuan itu, Arsyad mengaku tidak tahu. "Tidak benar itu, saya sendiri tidak mengetahui bentuk surat yang dibilang palsu itu. Saya juga tidak tahu bentuk permintaan KPU seperti apa," ujarnya.


Arsyad menyatakan siap memberikan keterangan mengenai tudingan itu ke Panja Surat Palsu di DPR maupun di polisi. Bahkan Arsyad siap bersumpah tidak terlibat surat palsu itu.


"Pak Sekjen dan Pak Ketua (Mahfud MD) telah melakukan pembohongan besar. Saya harap panja memanggil saya, polisi juga. Saya akan jelaskan semuanya," ujarnya. "Setelah saya menjelaskan ke panja dan polisi, saya akan ambil langkah hukum atas tuduhan tersebut."

Sumber

[DreamWorld]

news flash

VIVAnews - Politisi Partai Hanura, Dewi Yasin Limpo mengaku tidak gentar terhadap partainya jika terbukti bersalah dalam kasus pemalsuan rekomendasi surat keputusan Mahkamah Konstitusi terkait sengketa Pemilu Legislatif 2009. Ia akan mempertanggungjawabkan dan siap dipecat dari partainya sendiri.


"Wacana pemecatan atau pun ditindak sudah mengemuka, termasuk pada saya," aku Dewi Yasin Limpo kepada wartawan usai konsultasi dengan sejumlah pengacara Makassar, di Hotel Clarion, Makassar, Rabu 22 Juni 2011.


Dewi menuturkan, pemecatan dalam sebuah partai adalah hal biasa dalam sebuah partai. Kebijakan tersebut pasti akan berlaku di partai manapun jika kadernya bersalah. "Saya pun jika memang terbukti terlibat, maka saya siap dipecat. Itu adalah resiko," tegasnya lagi.


"Makanya, apa yang disampaikan Bang Akbar Faisal, sudah benar dan itu biasa terjadi," tambahnya.


Pada kesempatan sama, Dewi mengaku tidak sendiri dalam menghadapi kasus tersebut. Hal itu membuat Adik Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo ini tidak gentar terhadap kasus yang sedang bergulir di Panja Mafia Pemilu DPR tersebut. Laporan: Rahmat Zena | Makassar

Sumber

[DreamWorld]

news flash

VIVAnews - Mantan staf Panitera Mahkamah Konstitusi (MK) Mashuri Hasan yang diberhentikan dengan hormat karena kasus pemalsuan surat MK beberapa waktu lalu, ternyata menjadi calon hakim di Pengadilan Negeri (PN) Klas II Jayapura.


Bahkan, yang bersangkutan saat ini sedang menjalani pendidikan dan latihan hakim di pusat pelatihan Mahkamah Agung di Bandung.


"Memang Mashuri Hasan ditempatkan di PN Jayapura menjadi calon hakim, tapi dua bulan terakhir ia sudah tidak ada, karena sedang mengikuti pelatihan hakim di Bandung. Namun, nantinya ke mana ditempatkan itu menjadi keputusan MA. Tetapi yang pasti, ia berangkat dari sini," ujar Hotnar Simarmata, Kepala Humas Hakim PN Jayapura.


Menurut Simarmata, Mashuri Hasan ditempatkan ke Pengadilan Negeri Klas II Jayapura oleh Mahkamah Agung. "MA yang menempatkan ia disini sebagai calon hakim, tapi pastinya sejak kapan saya tidak ingat lagi," tuturnya.


Ditanya apakah pihak PN Jayapura mengetahui bahwa Mashuri Hasan saat ini sedang bermasalah, karena tersangkut masalah pemilu tahun 2009, Simarmata mengatakan, baru hanya sebatas mengetahui dari media. "Secara resminya, PN Jayapura belum mengetahui masalah yang menyandungnya. Baru dari media, tapi nanti jika terbukti, pasti MA akan menyurat secara resmi," kata dia.


Simarmata menambahkan, bila memang benar, Mashuri Hasan memiliki masalah, tentu akan menjadi pertimbangan dari MA, untuk menjadikannya sebagai hakim. "Dia ditempatkan di sini kan untuk dibina, tapi jika memang tersangkut masalah, pasti akan menjadi pertimbangan dari MA ," ujarnya.Laporan: Banjir Ambarita | Papua

Sumber

[DreamWorld]

Mahfud MD: Akan Ada Tersangka Surat Palsu MK

VIVAnews - Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD, kembali melontarkan pernyataan mengejutkan. Kali ini, mantan politisi Partai Kebangkitan Bangsa itu meyakini, dalam waktu dekat akan ada tersangka kasus dugaan pemalsuan surat MK yang menyeret nama Andi Nurpati, mantan anggota Komisi Pemilihan Umum yang juga politisi Partai Demokrat.


"Sehari atau dua hari ini akan ada tersangka untuk masuk pada proses hukum yang benar," kata Mahfud MD di Gedung Training Center Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin, Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu 25 Juni 2011.


Mahfud kembali menegaskan, siap membantu polisi membongkar persoalan pemalsuan surat MK. Mahfud menilai kepolisian telah bekerja baik dan maksimal.


"Setelah dari MK, baru mengarah ke aktor intelektualnya, seperti siapa yang menggunakan dan siapa yang membawa," tegas Mahfud.


Mahfud juga menyinggung soal kronologi kasus pemalsuan surat MK serta upaya Dewi Yasin Limpo melaporkan MK kepada polisi. Pelaporan itu bermula setelah Dewi dibatalkan keterpilihannya sebagai anggota DPR oleh KPU, berdasarkan putusan MK.


"Ibu Dewi marah dan melapor ke polisi karena menganggap MK menyalahgunakan wewenang. Padahal, MK sudah menggunakan wewenang yang sah yang menetapkan Mestariyani Habie," terang Mahfud usai menghadiri peringatan 100 tahun KH Wahid Hasyim.


Atas laporan itu, Mahfud kemudian mengingatkan Dewi melalui Hakim Konstitusi Arsyad Sanusi untuk mencabut laporan itu. Alasannya, karena justru MK yang akan melapor jika bicara hak. Apalagi, berdasarkan investigasi yang dilakukan MK, Dewi disebut sebagai salah satu aktor pemalsuan itu.


"Tapi, saya kurang tahu apa jadi dicabut atau tidak. Saya ingatkan agar cabut saja laporannya biar tidak ramai," kata Mahfud. Sebagai langkah selanjutnya, Mahfud berharap agar kepolisian bisa bekerja independen dalam mengungkap kasus ini, agar semua bisa jelas.



Dewi Yasin Limpo sendiri membantah keras terlibat dalam dugaan surat palsu MK ini. Bahkan, Dewi Yasin Limpo menyiapkan kejutan terkait kasus Pemalsuan Surat Mahkamah Konstitusi yang sedang bergulir di DPR.



Andi Nurpati juga membantah pernah menerima surat yang diduga palsu bertanggal 14 Agustus 2009. Meski demikian, Andi Nurpati juga siap memenuhi panggilan Panitia Kerja Mafia Pemilu di DPR. Andi merasa dijebak dalam kasus ini.

Sumber