Jakarta - Pernyataan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) soal sistem monarki yang terjadi di Yogyakarta benar-benar menjadi bumerang bagi RI 1. LSM di Yogyakarta pun meminta SBY memikirkan hal yang lebih penting dari sekadar mencampuri urusan Yogyakarta.
"Daripada ngutak-atik keistimewaan DIY, mending SBY ngurusi korupsi saja, itu lebih bagus dan bermanfaat," ujar Koordinator Komite Independen Pengawal Referendum (KIPER), Inung Nurzani saat berbincang dengan detikcom, Selasa (30/11/2010).
Menurut Inung, di bawah kepemimpinan Sri Sultan HB X dan Paku Alam VIII Yogyakarta bisa menerapkan pemerintahan yang demokratis. Pemkot Yogyakarta juga memiliki nilai tertinggi untuk indikator peningkatan transparansi dalam pengadaan berdasarkan temuan KPK.
"Artinya apa yang sudah dilakukan oleh Sultan selama ini sudah baik, kenapa harus diutak-atik lagi. Kenapa tidak memperbaiki yang belum baik saja," tambahnya.
Rakyat Yogya pun siap untuk melakukan referendum bila RUU Keistimewaan DIY
dinilai tidak mengaspirasi keinginan rakyatnya. Masyarakat Yogya masih menginginkan Sri Sultan HB X dan Paku Alam menjadi pemimpin mereka.
"Kalau tidak sesuai kita akan referendum supaya kita kembali maklumat HB IX tahun 45, yaitu DIY tetap jadi daerah istimewa dan dipimpin gubernur dan wakil yaitu Sultan dan Paku Alam," imbuhnya.
(her/rdf)
Sumber:
http://www.detiknews.com/read/2010/1...iy?nd992203605