Pekan Depan Waktu Tepat SBY Reshufle Kabinet

GodFather

Politisi Partai Hanura Akbar Faisal menilai kalau pekan depan adalah saat yang baik.
_________ __

Source : politik.vivanews.com/Minggu, 21 November 2010, 17:19 WIB
Link : http://politik.vivan...eshufle-kabinet

Pelantikan Menteri : Kabinet Indonesia Bersatu II (AP Photo/Dita Alangkara)

Quote:

VIVAnews - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono diminta untuk melakukan perbaikan kinerja pemerintahan dengan melakukan reshuffle atau merombak kabinet yang sudah berjalan satu tahun lebih.

Politisi Partai Hanura Akbar Faisal menilai, waktu paling tepat bagi Presiden SBY untuk perombakan kabinetkalau pekan depan.

Menurut Faisal, dengan reshuffle bisa menunjukan adanya upaya perbaikan yang dilakukan pemerintah untuk menuju lebih baik lagi.

"Saya sarankan, kalau mau melakukan perubahan, segera rombak kabinet dan tunjuk orang terbaik," kata Akbar Faisal dalam Diskusi Petisi 28 di Doekoen Cafe, Pancoran, Jakarta, Minggu 21 November 2010.

Menurut Akbar, dalam sistem pemerintah presidensial, adalah hak presiden sepenuhnya untuk mengganti menteri yang ditugaskan sebagai pembantu presiden.

Pergantian tersebut harus dibarengi dengan kebijakan presiden memilih orang-orang terbaik yang pantas mengisi posisi sebagai Menteri.

Pengkhianatan Konstitusi

Lebih lanjut, Akbar menilai, carut-marut persoalan dari berbagai bidang di Tanah Air, terjadi karena maraknya pelanggaran dan pengkhianatan dari penyelenggara pemerintahan terhadap konstitusi negara.

Penyelenggara tersebut tidak hanya dari kalangan pemerintahan, melainkan juga legislatif, pengadilan, kepolisian, dan kejaksaan.

"Kalau semua tunduk pada konstitusi, tidak akan terjadi kebingungan seperti saat ini," katanya. "Hal ini bisa dimulai dengan penunjukan kabinet baru."

Bentuk pengkhianatan terhadap konstitusi misalnya terlihat dalam kasus penggelapan pajak dan keleluasaan keluar masuk penjara terdakwa Gayus Tambunan.

"Sekarang apa yang tidak jelas dari kasus Gayus. Semua sudah diungkap termasuk pengemplang pajak, sudah ada yang didakwa oleh pengadilan. Semuanya sudah jelas," kata Akbar.

Bentuk pengkhianatan konstitusi lainnya adalah rekomendasi Komisi Yudisial berupa pemberhentian salah seorang hakim yang kemudian hanya ditindaklanjuti Mahkamah Agung dengan memberikan penonaktifan.

Terakhir adalah tidak adanya intervensi dari presiden terhadap institusi yang bertugas menegakkan hukum.

"Kami tidak meminta SBY untuk mengintervensi dari sisi yuridisnya, tapi bagaimana agar masyarakat memperoleh kejelasan soal kasus hukum yang terjadi," katanya. (sj)

Terkait: