Tidak Etis, Raker Komisi III DPR-KPK Jadi Ajang Bela Diri Panda

Art738

Quote:

Tidak Etis, Raker Komisi III DPR-KPK Jadi Ajang Bela Diri Panda
Nurvita Indarini - detikNews

Jakarta - Rapat kerja (raker) komisi-komisi DPR dengan mitra kerja sejatinya digelar untuk mengevaluasi kinerja. Kegiatan itu seharusnya bukan dijadikan ajang untuk mempengaruhi.

Karena itu ketika raker Komisi III DPR dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kemarin menjadi ajang pembelaan diri bagi Panda Nababan yang berstatus tersangka dalam kasus dugaan suap DGS BI, tindakan itu dinilai tidak etis. Dalam raker tersebut, rekan sefraksi Panda, Gayus Lumbuun, turut membela dengan menyebut penyidikan KPK sesat.

"Tidak etis secara politis. Bukan karena punya peluang dengan KPK lalu dijadikan ajang pembelaan," ujar aktivis ICW yang juga anggota Koalisi Penegak Citra DPR, Fahmi Badoh, Jumat (8/10/2010).

Atas tindakan para wakil rakyat itu itu, Fahmi pun mempertanyakan komitmen Komisi III DPR dalam dukungannya pada pemberantasan korupsi. Menurut dia, hal ini menjadi masalah yang krusial karena mulai masuk pada koridor independensi atau koridor kemandirian.

"Kok karena kekuasaannya yang dimiliki jadi mengintervensi kekuasaan yang dimiliki lembaga hukum. Kalau sudah begitu, demokrasi terancam. Karena hukum akan dipengaruhi politik," sambung Fahmi.

Menurut dia, DPR merasa powerful sehingga merasa bisa berbuat apa saja. Dia tidak yakin akan ada teguran internal yang dilakukan DPR kepada pihak-pihak yang telah menjadikan raker tersebut ajang pembelaan diri.

"DPR itu tidak boleh melakukan tindak eksplisit dan implisit yang menekan proses hukum. Itu ada di peraturan DPR tentang kode etik," kata Fahmi.

Dalam raker kemarin, Gayus Lumbuun menuding KPK mencari popularitas dengan menjadikan rekannya tersangka kasus dugaan suap pemilihan Miranda Goeltom. Menurut Gayus, KPK juga tidak pernah mencantumkan keterangan saksi yang meringankan bagi para tersangka dalam kasus suap. Termasuk nantinya bagi Panda Nababan.

Ketua BK DPR ini bahkan menuding adanya upaya sistematis dari mulai proses penyelidikan hingga penuntutan di KPK. Bahkan politisi senior PDIP menyebut pengadilan Tipikor sebagai peradilan sesat.

Sementara dalam raker Panda menyampaikan penetapan tersangka dirinya telah berimbas kepada keluarga dan bisnisnya. Menurutnya hal itu merupakan pembunuhan karakter bagi dirinya.

Panda juga membeberkan kejanggalan dalam kasus suap pemilihan deputi gubernur senior Bank Indonesia yang melilitnya. Panda kemudian menyerahkan sebagian bukti-bukti miliknya kepada pimpinan KPK dan Ketua Komisi III DPR Benny K Harman.

http://www.detiknews.com/read/2010/1...anda?991101605

Emang ga etis, sidang yang diadakan oleh komisi 3 DPR dan dibiayai oleh uang rakyat digunakan untuk menyampaikan hal2 yang sifatnya pribadi .....

Kalo memang merasa tidak bersalah, bisa diungkapkan di pengadilan atau ke media massa saja ....

Terkait:

masakiueda

waduh waduh... lama lama jadi cape deeh ma yang namanya dewan...

harazhuku

para wakil rakyat kita yg tercinta sudah tidak bisa membedakan yg mana kepentingan pribadi dan yg mana kepentingan rakyat banyak.. bagi mereka yg penting rapat di jalankan...entah itu membahas kepentingan rakyat atau pribadi...yg penting ya rapat..semua ada job desk dan urusannya masing2...ga perlu sampe politik meng intervene hukum..bisa fatal akibatnya nanti :courage:

athiyah02

tebas aje ndan............

weladhalah13

PECAT..

Mongol

seperti hukum hutan (law of the jungle) gan .. monyet ama monyet, kebo ama kebo... jika satu yg kena getah pasti satu hutan riuh rendah ...

persis sama kelakuan angota hewan. paling merasa sok pinter sok bener walau saksi dan bukti perundangan berkata lain...

agusetiyo

Quote:

Originally Posted by Mongol

seperti hukum hutan (law of the jungle) gan .. monyet ama monyet, kebo ama kebo... jika satu yg kena getah pasti satu hutan riuh rendah ...

persis sama kelakuan angota hewan. paling merasa sok pinter sok bener walau saksi dan bukti perundangan berkata lain...

setuju nih ama komeng kaya gini :courage: