Jakarta - Menakertrans Muhaimin Iskandar memenuhi panggilan Komisi IX DPR. Muhaimin menjabarkan dengan gamblang realisasi anggaran dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah Transmigrasi (PPID).
"Menyangkut perkembangan peristiwa yang terjadi saya akan memaparkan Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah Transmigrasi. Dana penyesuaian infrastruktur daerah yang disebut PPID ini dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendorong percepatan pembangunan daerah dan dibahas di Badan Anggaran DPR," papar Muhaimin.
Hal ini disampaikan Muhaimin dalam raker dengan Komisi IX DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (8/9/2011).
Menurut Muhaimin, anggaran yang dituding dimainkan pejabat Kemenakertrans ini bukan anggaran Kemenakertrans. Namun anggaran yang kuasa penggunaan anggarannya ada di Bupati masing-masing daerah.
"PPID ini ditetapkan dalam rapat Badan Anggaran DPR. Bukan bagian dari DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Kemenakertrans, bukan bagian APBN Kemenakertrans, dan bukan bagian dari APBNP Kemenakertrans. DIPA-nya ada di daerah dan kuasa anggarannya ada di Bupati, teknisnya ada di Dinas," terangnya.
Dana tersebut, menurut Muhaimin, juga belum dipergunakan. Sejumlah daerah juga belum mendapatkan porsi anggaran.
"Baru tanggal 13 September ini daerah dikumpulkan untuk dipastikan telah menerima. Jadi belum ada sosialisasi anggaran tersebut," terang Ketum PKB ini.
Muhaimin mengaku heran ada yang memainkan anggaran ini. Padahal anggaran ini sangat diperlukan untuk transmigrasi.
"Begitu peristiwa ini terjadi terus terang saya begitu
shock. Karena dana ini sebenarnya amat sangat bermanfaat. Karena pengalaman ini kita akan menjaga program ini agar betul-betul selamat," terangnya.
sumber
8th September 2011
Penjelasan Muhaimin Soal Kasus Kemenakertrans kepada DPR
