Pembatasan BBM Bersubsidi Paling Lambat Oktober

didittrek

Pembatasan BBM Bersubsidi Paling Lambat Oktober

JAKARTA - Pembatasan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, sepertinya, tinggal menunggu waktu. Sebab, pemerintah memastikan akan menjaga konsumsi BBM bersubsidi tahun ini tidak melebihi pagu.

''Pemerintah terus mengalkulasi kekuatan anggaran untuk menanggung beban lonjakan subsidi BBM. Hasilnya, anggaran akan tetap disesuaikan dengan pagu volume yang sudah ditetapkan dalam APBNP 2010,'' tutur Menteri Keuangan Agus Martowardojo di DPR kemarin (31/8).

Dalam APBNP 2010, pemerintah menganggarkan subsidi BBM, termasuk untuk bahan bakar nabati (BBN) dan elpiji Rp 88,9 triliun. Dana itu diperlukan dengan asumsi konsumsi BBM bersubsidi 36,5 juta kiloliter (kl). ''Sekarang penggunaannya sudah 21 juta kl. Kalau nanti ada penyesuaian pembatasan, bisa mencapai 36,5 juta kl (tidak melampaui),'' katanya.

Data Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan menunjukkan, per 25 Agustus konsumsi BBM bersubsidi mencapai 21,717 juta kl atau 59,9 persen dari pagu volume. Berdasar kalkulasi Kementerian ESDM dan Pertamina, jika tidak dibatasi, konsumsi BBM bersubsidi bisa melonjak 38-40 juta kl. Setiap tambahan konsumsi 1 juta kl membutuhkan tambahan subsidi Rp 1,9 triliun.

Apakah tidak mungkin menambah subsidi BBM untuk meng-cover lonjakan konsumsi? ''Jangan dong, justru harus dijaga dan melakukan program (pembatasan). Istilah saya sekarang, prioritasnya jaga volume dulu (dengan pembatasan),'' terangnya.

Karena itu, lanjut dia, dua minggu yang lalu Kementerian Keuangan bertemu dengan Kementerian ESDM untuk mematangkan skema pembatasan BBM. Skema itu sangat workable (bisa dijalankan) dan segera dilakukan secara bertahap. ''Kelihatannya awal September atau awal Oktober akan dijalankan. Untuk skemanya, tanya menteri ESDM,'' ujarnya.

Wakil Menteri Keuangan Anny Ratnawati menambahkan, program pembatasan konsumsi BBM menjadi langkah yang paling mungkin untuk menjaga postur APBN agar tidak terbebani subsidi yang terlalu berat. ''Pemerintah kan juga tidak bisa seenaknya mengubah asumsi volume BBM bersubsidi, harus minta persetujuan DPR,'' katanya.

Namun, Ketua Badan Anggaran DPR Melchias Mekeng justru berpandangan lain. Menurut dia, langkah pembatasan harus dipersiapkan dengan matang dan tidak bisa tergesa-gesa. ''Sebab, jika dilaksanakan sembarangan, itu bisa memicu kepanikan. Yang dirugikan justru rakyat,'' ujarnya.

Karena itu, Mekeng menilai, daripada mengambil risiko dengan melakukan pembatasan yang belum tentu berhasil, pemerintah lebih baik fokus dulu pada upaya penanganan kebocoran BBM subsidi melalui penyelundupan. Jika hal itu tidak bisa menekan beban subsidi, pemerintah bisa memanfaatkan dana cadangan risiko fiskal Rp 3 triliun dalam APBNP 2010. ''Kalau pemerintah datang (minta persetujuan untuk menggunakan dana cadangan risiko fiskal), kami terbuka,'' katanya.

Terkait:

mroncom

kenapa juga harus di batasi ya ?? semestinya yang dibatasi adalah kendaraannya bukan bahan bakarnya

kalau tidak bisa di batasi untuk kendaraannya ya untuk angkot di subsidi tapi untuk kendaraan pribadi di batasi itu baru ok lah

intinya solusi ini tidak tepat , saran saya tidak usah di subsidi aja toh lama2 juga angkot akan berjaya

pendekarloak