Pemerintah baru saja meluncurkan platform Kartu Indonesia Satu atau Kartin1. Kartu ini digadang-gadang bakal mendongkrak kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak. Sebab, pemerintah nantinya hanya akan melayani berbagai urusan kependudukan dan perizinan dari wajib pajak yang patuh sesuai data dalam kartu.
Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiasteadi menjelaskan, Pemerintah Daerah (Pemda) Jawa Barat sudah sepakat untuk menggunakan aplikasi ini. “Pemda Jawa Barat sudah mau (ikut), jadi semua pelayanan di sana pakai Kartin1. Kalau saya (pembayaran pajaknya) sudah hijau (tidak ada masalah) urusan pajak selesai, bisa. Jadi kalau mau izin apapun kalau tidak pakai NPWP ya tidak akan dilayani,” ujar Ken di Direktorat Jenderal Pajak pusat, Jakarta, akhir pekan lalu.
Selain Jawa Barat, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Banten juga berencana untuk turut menggunakan aplikasi ini. Direktur Potensi, Kepatuhan dan Penerimaan Ditjen Pajak Yon Arsal mengatakan, Kartin1 nantinya akan menjelaskan status konfirmasi kepatuhan wajib pajak. Konsep semacam ini pun sudah diterapkan di 67 Kementerian dan Lembaga (K/L) lainnya.
“Kami punya master file di sana (K/L), beberapa instansi dan Pemda tentu sudah terapkan sistem online ini. Nah, dengan Kartin1 ini dilakukan dalam satu mekanisme. Untuk ekspor-impor pun sudah nyambung, jadi kalau mau impor daging, misalnya, kami cek lagi clue elektroniknya (kalau patuh pajak baru bisa impor),” ujar Yon.
Baca Selengkapnya ==> Kartin1
3rd April 2017
Dengan Kartin1, Layanan Pemerintah Cuma untuk Wajib Pajak Patuh
