Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan program Kartu Tanda Penduduk (e-KTP) dari anggaran 2011-2012, menjadi masalah besar akibat adanya kesalahan sistem dan penyalahgunaan anggaran. Penyelesaian masalah kependudukan tidak bisa berjalan, karena ada dugaan korupsi dalam penyediaan e-KTP.
Menurutnya hampir seluruh masalah kependudukan seperti pengurusan paspor, Surat Izin Mengemudi (SIM), Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), pengurusan rekening perbankan, hingga pendaftaran pemilih dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) masih sulit terselesaikan.
"Jadi 'bubrah' semua gara-gara anggarannya dikorupsi," kata Jokowi dalam keterangan resminya usai membuka acara Indonesia International Furniture Expo (IFEX) 2017 di JI-EXPO Kemayoran, Jakarta, akhir pekan lalu.
Baca Selengkapnya ==> Program E-KTP
13th March 2017
Jokowi: Program E-KTP "Bubrah" Karena Anggarannya Dikorupsi
