Ceriwis  

Go Back   Ceriwis > DISKUSI > Business

Business Segala topik apapun tentang bisnis di bahas di dalam sini

Reply
 
Thread Tools
  #1  
Old 23rd January 2017
firmanway firmanway is offline
Ceriwiser
 
Join Date: Feb 2012
Posts: 842
Rep Power: 15
firmanway mempunyai hidup yang Normal
Default Amankan Aset Negara, Komisi VI DPR Tolak Holding BUMN



Komisi BUMN (VI) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menolak rencana pemerintah mendirikan induk usaha alias holding Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Alasannya, bila kebijakan tersebut direalisasikan maka kewenangan DPR dalam mengawasi aksi korporasi perusahaan-perusahaan pelat merah bakal tergerus.

Wakil Ketua Komisi VI DPR Mohamad Hekal menjelaskan, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 tahun 2016 yang menjadi dasar pembentukan holding BUMN menetapkan perusahaan-perusahaan BUMN akan menjadi anak usaha dari perusahaan BUMN lainnya yang terpilih sebagai holding. Padahal, sesuai Undang-Undang BUMN, anak usaha BUMN secara definisi bukanlah BUMN sehingga pelepasan aset dan aksi korporasi yang dilakukan tidak memerlukan persetujuan DPR.

"Secara umum teman-teman di Komisi VI keberatan dengan PP 72/2016 ini. Kami, secara sikap politik belum menyetujui adanya peraturan tersebut," ujar Hekal saat ditemui di ruang rapat Komisi VI, Gedung DPR, Jakarta, Senin (23/1).

Baca Selengkapnya ==> Holding BUMN

Reply With Quote
Reply


Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off


 


All times are GMT +7. The time now is 06:43 PM.


no new posts