Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama hanya tertawa ketika ditanya perihal rencana penggunaan hak interpelasi oleh DPRD DKI Jakarta dalam kasus pengadaan alat catu daya listrik atau
uninterruptible power supply (UPS) pada tahun anggaran perubahan 2014.
Menurut Basuki, hak interpelasi itu sudah digaungkan DPRD sejak pembahasan APBD 2015 lalu. Namun, pada akhirnya DPRD mengajukan hak angket dan hingga kini tidak ada keberlanjutan dari hasil angket tersebut.
"Mau interpelasi jilid dua dia, kan aku sudah tantang dari jilid pertama. Terus sekarang bakal
nantang lagi? Sudah basi dong, saya kan kungfunya sudah jilid dua, masih saja
gitu," kata Basuki, di Balai Kota, Senin (3/8/2015) malam.
Ahok, sapaan Basuki, kembali mengimbau agar seluruh proses interpelasi tersebut dilakukan secara terbuka. Basuki meminta semua media untuk dapat meliput, bahkan stasiun televisi diperbolehkan menyiarkan secara langsung proses interpelasi.
Dia juga menegaskan bakal mengeluarkan semua bukti yang diperlukan DPRD DKI. Sebab, di sisi lain, dialah yang melaporkan dugaan penyalahgunaan APBD DKI, khususnya untuk pengadaan UPS,
printer, serta
scanner ke Bareskrim Polri maupun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Kan saya sudah
nantang begitu (interpelasi) dari dulu. Kalau mau panggil saya, semua wartawan harus masuk, TV siaran langsung, saya keluarkan buktinya. Nanti saya
ajarin kenapa kalian begitu bodoh
nyolongnya gitu lho. Kalau dia mau tuduh saya main (menyalahgunakan anggaran) UPS
gitu kan. Saya juga akan
jelasin ini yang terlibat siapa, kan saya sudah
nantang begitu," kata Basuki menegaskan.