Menpora Tegur KOI Terkait Uang jaminan Asian Games

**Gusnan**

Ketua KOI Rita Subowo. (ANTARA FOTO)

Jakarta - Menteri Pemuda dan Olahraga, Imam Nahrawi, menegur Ketua Umum Komite Olimpiade Indonesia (KOI), Rita Subowo yang terus-menerus mendesak pemerintah untuk mempercepat pembayaran uang jaminan Asian Games 2018. Alasan Rita, jika tidak segera dibayar hak untuk menjadi tuan rumah bisa saja dicabut.
“Bu Rita jangan marah-marah kalau bilang pemerintah tak ada keseriusan. Dananya sudah ada dan dianggarkan, tapi pemerintah tidak mungkin langsung main transfer saja ke OCA, harus ada penanggung jawab dan memang pihak KOI yang mengirimkan ke OCA (Olympic Council of Asia) itu,” katanya di Jakarta, Kamis (30/7).
Menpora mengaku pemerintah tidak bisa sembarang asal mengirimkan uang kepada siapapun, terutama asing. Untuk itu, ia akan bertemu dengan OCA pada bulan depan guna menjelaskan pembayaran uang jaminan Asian Games 2018.
Dana sebesar Rp 381 miliar sudah disiapkan untuk garansi deposit. Sedangkan pembayaran untuk uang jaminan tersebut hanya sebesar 2 juta dolar AS ditambah 15 juta dolar AS untuk public relations dan kampanye iklan, sehingga dana yang akan terpakai diperkirakan Kempora sebesar Rp 221 miliar.
Pertemuan pemerintah Indonesia dengan OCA itu rencananya akan berlangsung di Palembang, pada 9-11 Agustus mendatang. Pihak Kempora akan menjelaskan mengenai keterlambatan pembayaran uang jaminan Asian Games, yang semestinya diberikan pada pekan depan
"Kita (Indonesia) ini juga tidak perlu takut. Karena OCA juga harus tahu bahwa ada hukum negara seperti itu. Kalau ketangkap KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) apa mereka mau tanggung jawab tidak. Makanya inilah yang harus dijelaskan ke OCA. Setelah itu, barulah MoU (nota kesepahaman) dibuat dan pemerintah Indonesia bisa memenuhi kewajibannya untuk membayar tersebut," ujar Imam.
Diakui, hingga saat ini pemerintah belum bisa mengirimkan uangnya karena terganjal MoU dengan KOI. Bagi Imam, nota kesepahaman ini penting untuk menghindari tindakan korupsi. Hal inilah yang rupanya belum dipahami sejumlah pihak, termasuk oleh KOI sendiri.
“Jadi KOI jangan marah-marah saja, mestinya saya yang marah. Harus ada rekening yang jelas dan MoU. Itulah yang saya bilang tolong kepada Ibu Rita kalau babak-babak ini jangan dipublikasikan dulu. Tetapi teknisnya selesaikan dulu," ungkap Imam.
Menurutnya, tidak cukup hanya nomor rekening saja, tetapi harus ada yang bertanggung jawab soal aliran dana tersebut. Dana sekecil apapun setiap bantuan yang diberikan pemerintah harus ada MoU. Itu dikarenakan ada yang mau bertanggung jawab nantinya.
Ia tidak mempermasalahkan jika akhirnya OCA menuntut lebih cepat, tetapi mereka juga harus tahu bagaimana mekanisme keuangan di dalam setiap negara. Artinya, ada sistem dan tata aturan yang harus dipatuhi, walaupun pembayaran uang jaminan tersebut menurut Rita sudah telat sejak Maret lalu.

Terkait:

JR21

lagi - lagi masalah uang ...