Jokowi: Lindungi Kelompok Minoritas dan Kaum Marginal

**Gusnan**

Presiden Joko Widodo (AFP Photo/Yoshikazu Tsuno)

Jakarta - Presiden Joko Widodo menjadi inspektur upacara dalam HUT Bhayangkara di Mako Brimob Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat, Rabu (1/7). Orang nomor satu di Indonesia itu membacakan amanatnya dalam upacara yang diwarnai dengan bendera setengah tiang itu.
”Innalilahi wainnaliahi rojiun atas nama pribadi dan seluruh rakyat Indonesia saya ingin menyampaikan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya atas gugur dan meninggalnya putra-putra terbaik TNI AU dan seluruh korban Hercules yang sudah meninggal. Semoga arwahnya diterima di sisi-Nya dan seluruh yang ditinggal diberi ketabahan dan kekuatan dan kita semua bangsa Indonesia dijauhkan dari musibah,” kata Jokowi membuka amanatnya.
Secara khusus, Jokowi melanjutkan, dia mengucapkan terima kasih pada para anggota Polri yang berdinas di daerah pedalaman, perbatasan, daerah terpencil, dan pulau-pulau terdepan serta yang tergabung di misi di luar negeri.
“Ke depan Polri akan dihadapkan dengan tantangan dan persoalan yang semakin kompleks sebagai dampak globalisasi. Adanya kejahatan yang menggunakan teknologi informasi dengan dimensi yang lebih luas. Di dalam negeri juga ada kejahatan konvensioal dan trans-negara yang berimplikasi kontijensi,” lanjutnya.
Mantan gubernur DKI ini menekankan pendekatan pencegahan yang harus dikedepankan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Dia juga berpesan supaya penegakan hukum dalam segala kejahatan perlu dilakukan secara tegas dan profesional dan memenuhi rasa keadilan masyarakat.
Hal lain yang disorot oleh mantan wali kota Solo itu adalah soal pemberantasan mafia hukum atau mafia kasus yang masih ada di kepolisian. Dia juga meminta supaya korps baju cokelat itu bersinergi dengan aparat hukum dan pemangku penegak hukum lainnya.
”Lakukan pelayanan dengan model tidak berbelit, responsif, dan empati. Berikan perlidungan yang memadai pada kelompok rentan, marginal, dan gelandangan. Juga kelompok minoritas baik dari sisi agama dan etnis, juga termasuk anak-anak dan perempuan,” sambungnya.
Dikatakan, pelayanan yang masih panjang birokrasinya harus diteliti dan dipangkas. "Berikan kemudahan bagi masyarakat dan utamakan sistim online untuk menghindari pungutan tambahan dan percaloan," ujarnya.
Polri juga harus terus berbenah karena masih banyak masukan dan komplain dari masyarakat terkait pelayanan dan penegakan hukum, baik itu disampaikan langsung atau melalui media. Polri jangan berhenti melakukan perbaikan dan koreksi.
”Terakhir, sejalan dengan revolusi mental di 2015 ini, di mana Polri telah punya 11 program prioritas, saya berharap program itu benar-benar dilakukan dan jangan hanya formalitas belaka. Harus ada yang dirasakan sebagai perubahan yang positif dan konstruksif. Saya ingatkan hakikat tugas Polri itu melayani dan melindungi masyarakat menuju Indonseia yang berdaulat dan mandiri,” pungkasnya.
Farouk Arnaz/AB

Terkait:

Menu