Buktikan Mafia Sepakbola, Menpora Siap Beberkan Fakta Hingga Keterlibatan Media

**Gusnan**

Jakarta - Berulang kali Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Imam Nahrawi, mengatakan perlunya pembenahan menyeluruh di tubuh Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI). Sehingga, akhirnya memutuskan membekukan induk organisasi sepakbola tanah air tersebut.
Menurut Imam, PSSI sebagai induk organisasi sepakbola tidak melakukan penataan dengan baik. Kelemahan, seperti pengaturan pelatih, pemain, klub dan perangkat tambahan masih saja ditemukan.
Sebut saja, lanjutnya, belum ditunaikannya kewajiban kepada negara dalam bentuk pajak oleh pemain, pelatih ataupun klub sepakbola. Terbukti, berdasarkan data Badan Olahraga Profesional Indonesia (BOPI), banyak pemain yang belum mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
Ditambah lagi, masalah tata kelola keuangan yang sangat kacau. Hingga, membuat politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) berharap Federal Bureau of Investigation (FBI) menelisik.
"Faktanya setelah ISL (Indonesia Super League) 2014, mereka (pemain) mengeluh bahwa bayaran belum selesai dan sebagainya," ujar Imam.
Kemudian, ia juga menilai PSSI kerap angkat tangan perihal masalah kerusuhan suporter sepakbola dan menyerahkannya kepada pihak berwajib.
Kondisi tersebut, ungkapnya, semakin diperparah dengan adanya mafia dan judi sepakbola. Serta, keterlibatan mulai dari pemerintah sampai media didalamnya.
Bahkan untuk membuktikannya, Imam mengaku siap membuka data yang dimilikinya.
"Ayo kita buka-bukaan. Kalau dibuka pasti kena semua. Termasuk, sebagian media. Media juga begitu. Apa perlu kita buka-bukaan," tantang Imam.
Penuhi Syarat untuk Aktif
Lebih lanjut Imam mengatakan pembekuan yang dilakukannya demi menata ulang industri sepakbola di tanah air. Sehingga, tidak hanya menguntungkan klub, pemain ataupun pelatih tetapi juga memuaskan penikmatnya.
"Kita ingin bagaimana wasit harus mandiri, pemain dan pelatih harus jelas kontraknya. Tidak ada pengaturan skor. Bagaimana klub profesional," paparnya.
Setelah semua baik sesuai harapan, ungkapnya, maka PSSI bisa aktif kembali menjalankan fungsi dan kewenangannya.
"Boleh (PSSI aktif) asalkan memenuhi syarat-syarat yang kami tentukan tadi. Mau tidak namanya pemain, pelatih kemudian perangkat pertandingan mereka perhatikan dengan serius, dengan lahir batin," katanya.
Seperti diketahui, Imam melalui surat keputusan yang diterbitkannya membekukan PSSI sehingga seluruh kegiatannya dinyatakan sudah tidak diakui lagi.
Pembekuan tersebut dilakukan karena PSSI dianggap telah mengabaikan tiga teguran yang dilayangkan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kempora).
Upaya penonaktifan kembali PSSI sempat digaungkan Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK) yang mengaku mendapat perintah dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Namun, upaya JK gagal karena Imam tetap bersikeras membekukan PSSI. Meskipun, telah menggunakan putusan sela Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang meminta Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) menunda pemberlakuan Surat Keputusan pembekuan PSSI, sebagai dasar pengaktifan kembali.
"Otomatis sebenarnya tercabut sendiri (SK Menpora) dengan putusan PTUN. Dicabut atau tidak dicabut sama saja sebenarnya karena secara hukum, hukum yang tertinggi kan, bukan SK yang tertinggi. Jadi secara hukum tidak berlaku (SK Menpora), ditangguhkan," tegas JK.
Tetapi, alih-alih aktif, PSSI malah dijatuhi sanksi oleh badan induk organisasi sepakbola dunia, FIFA. Sebab, dinyatakan melanggar statuta pasal 13 dan 17 yang berisikan Independen Keanggotaan. Sehingga, Tim nasional (timnas) Indonesia ataupun tim sepakbola yang ada di tanah air tidak dapat turut berlaga dalam pertandingan internasional.
Namun, dalam keputusannya, FIFA tetap memberi ijin untuk timnas Indonesia U-23 tampil di SEA Games 2015 Singapura. (N-8)

Terkait: