Jokowi Tunjuk Kasad Gatot Nurmantyo Jadi Calon Panglima TNI

**Gusnan**

Jenderal Gatot Nurmantyo (Antara/Zabur Karuru)

Jakarta - Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah memastikan Presiden Jokowi Widodo (Jokowi) mengusulkan Kasad Jenderal Gatot Nurmantyo sebagai calon panglima TNI.
Untuk itu, Fahri meminta agar presiden menjelaskan hal itu karena meski tidak ada pelanggaran UU, namun keputusan mengusulkan Gatot yang berasal dari unsur TNI Angkatan Darat melanggar konsensus yang sudah terbangun selama ini.
“Atas namanya saya lihat, saya lihat copy-nya sepintas. Pak Gatot Nurmantyo, Angkatan Darat. Ini tren baru, dan tentunya DPR berharap presiden menjelaskan ini. Memang ini tidak ada pelanggaran UU. Tapi ini mengubah konsensus yang dibangun selama ini,” ujar Fahri kepada wartawan, di Jakarta, Selasa (9/6).
Penunjukan Gatot yang berasal dari unsur TNI Angkatan Darat sendiri melanggar konsensus karena selama ini jabatan panglima TNI selalu digilir. Seharusnya saat pergantian ini yang akan menjadi panglima TNI adalah Kasau Marsekal Agus Supriyatna.
Untuk itu, Fahri sendiri tidak mau menuduh presiden memiliki motif politik di dalamnya.
“Tapi yang kita harapkan presiden ada penjelasan lebih spesifik. Misalnya kalau presiden bilang hak prerogatif, ya itu biasa saja. Tapi bagaimana pun mengubah kebiasaan itu harus ada satu penjelasan,” katanya.
Tubuh TNI, menurutnya, tetap harus dijaga profesionalitas dan semangatnya.
“TNI garda terdepan kita untuk menjaga garis pertahanan bangsa kita yang paling luar. Penjelasan presiden ini kita perlukan. Presiden tidak menjelaskan alasan, hanya menjelaskan prosedur. Pak Moeldoko sudah pensiun. Jadi perlu diganti,” paparnya.
Penjelasan Jokowi sebagai presiden, menurut Fahri, penting demi menjaga suasana di tubuh TNI. Untuk itu surat Jokowi itu segera akan ditindaklanjuti.
”Kita bawa ke rapim, dari rapim ke bamus, lalu diputuskan bagaimana surat itu. Biasanya Komisi I yang terkait untuk fit and proper test,” tegasnya.
Namun Fahri pun tidak lupa mengingatkan agar Jokowi bisa memberikan kepastian dan jangan sampai muncul guncangan di tengah jalan seperti yang terjadi pada kasus pemilihan kapolri lalu. Sikap netral Jokowi tetap harus diperlihatkan,” katanya.

Terkait:

Menu