Tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla, khususnya di bidang ekonomi, dalam enam bulan pertama masih rendah.
Hal tersebut terlihat dari survei Poltracking yang dirilis di Jakarta, Minggu (19/4/2015) siang. Sebanyak 42,7 persen menyatakan kurang puas dengan keadaan ekonomi saat ini. Sebanyak 12,9 persen lainnya menyatakan sangat tidak puas. Hanya 32,1 persen yang menyatakan cukup puas dan 3,5 persen menyatakan sangat puas.
"Jika ditotal yang kurang puas dengan yang sangat tidak puas, maka jumlahnya mencapai 66,6 persen. Ketidakpuasan di bidang ekonomi paling tinggi dibandingkan di bidang lainnya," kata Direktur Eksekutif Poltracking Hanta Yudha saat merilis hasil surveinya di Jakarta, Minggu (19/4/2015).
Hanta memprediksi hal ini disebabkan karena tingginya harga kebutuhan pokok yang tidak diimbangi oleh naiknya pendapatan masyarakat. Hal ini sesuai dengan hasil survei yang menanyakan mengenai persoalan pokok yang dihadapi masyarakat saat ini. Sebanyak 55,8 responden menjawab, harga-harga pokok yang mahal menjadi masalah yang paling utama.
"Harga sembako naik, harga BBM juga sempat naik, tapi daya beli masyarakat tidak naik," ujar Hanta.
Sisanya, responden merasa memiliki masalah dalam mencari lapangan pekerjaan (13,9 persen), biaya pendidikan (10,8 persen), biaya kesehatan (6 persen), dan sarana transportasi yang tak memadai (6 persen).
Survei ini dilakukan terhadap 1.200 responden di 34 provinsi pada 23-30 Maret 2015. Adapun metode yang digunakan ialah multistage
random sampling dengan cara tatap muka. Tingkat
margin of error survei ini 2,9 persen. Survei dibiayai oleh Poltracking.
20th April 2015
Poltracking: Publik Tak Puas atas Kinerja Jokowi-JK di Bidang Ekonomi
