Ceriwis  

Go Back   Ceriwis > DISKUSI > News > Nasional

Nasional Berita dalam negeri, informasi terupdate bisa kamu temukan disini

Reply
 
Thread Tools
  #1  
Old 17th March 2015
Gusnan's Avatar
Gusnan Gusnan is offline
Moderator
 
Join Date: Jun 2013
Posts: 27,623
Rep Power: 49
Gusnan memiliki kawan yg banyakGusnan memiliki kawan yg banyakGusnan memiliki kawan yg banyak
Default Ini Kesepakatan Ical dan 32 DPD I Golkar






Jakarta - Aburizal Bakrie (Ical) menggelar pertemuan dengan pengurus DPD I Golkar se-Indonesia Senin (16/3) tadi malam. Ada 5 kesepakatan yang dicapai Ical dan para pengurus DPD I dalam pertemuan itu.

Bendahara Umum Golkar kubu Munas Bali Bambang Soesatyo mengklaim pertemuan yang berlangsung di kediaman pribadi Ical di Jl Mangunsarkoro, Menteng, Jakarta Pusat, itu dihadiri oleh 32 dari 34 perwakilan DPD I se-Indonesia. Pertemuan berlangsung dari pukul 19.00 WIB hingga 22.30 WIB.

"Kesepakatan pertama, DPD I dan II se-Indonesia tetap solid menolak Munas Ancol dan hanya mengakui Munas Bali yang mereka ikuti. Kedua, DPD I dan II menilai Menkum HAM telah bertindak terlalu jauh (intervensi) mengacak-ngacak internal partai Golkar dengan memanipulasi keputusan Mahkamah Partai yang sebenarnya tidak memenangkan satu pihak manapun," beber Bambang kepada wartawan, Selasa (17/3/2015).

Kesepakatan ketiga, tambah Bambang, DPD I dan II sepakat menolak dan melakukan perlawanan terhadap pelaksana tugas dari pihak kubu Ancol yang akan menduduki kantor DPD I dan II seluruh Indonesia sampai ada keputusan yang berkekuatan hukum tetap. Keempat, Menkum HAM akan dituntut bertanggung jawab jika terjadi konflik horizontal yang menimbulkan korban jiwa di akar rumput terutama dalam perebutan kantor-kantor DPD di berbagai daerah.

"Kelima, DPD I dan II tetap mendesak Fraksi Partai Golkar di DPR RI menggunakan hak konstitusionalnya bersama-sama dengan anggota Fraksi KMP lainnya dan Fraksi Partai Demokrat, yakni hak penyelidikan atau hak angket. Hal itu penting untuk dapat mengungkap apa sesungguhnya yang terjadi di balik sikap Menkum HAM yang mengacak-ngacak PPP dan Partai Golkar tanpa sepengetahuan Presiden," pungkas Bambang.

Reply With Quote
Reply


Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off


 


All times are GMT +7. The time now is 07:59 PM.


no new posts