Jakarta - Para penyidik Bareskrim Mabes Polri mempolisikan komisioner Komnas HAM. Hal ini dinilai berbahaya dan mengancam demokrasi.
"Komnas HAM meski dia lahir sejak akhir orde baru, tapi dia adalah lembaga simbolik dimaksudkan untuk berikan jaminan HAM. Jadi kedudukan Komnas HAM sama pentingnya seperti polisi. Kalau pelemahan ini dibiarkan, ini bahayakan demokrasi kita," kata Wakil Ketua Tim 9 Jimly Asshiddiqie di kantor Wapres, Jl Medan Merdeka Utara, Jakpus, Selasa (10/3/2015).
Ia mengatakan saat ini pelemahan KPK semakin terlihat seiring dengan adanya pelaporan untuk pendukung KPK di Bareskrim Mabes Polri. Mulai dari mantan Wamenkum HAM Denny Indrayana hingga yang terakhir Komnas HAM.
Ia menilai sudah saatnya presiden dan wakil presiden harus turun tangan untuk mengatasi hal tersebut. Jangan sampai pemerintah dinilai memberi angin segar pada pihak kepolisian namun justru melemahkan KPK.
"Misalnya para penyidik di Polri mengalami euforia, di lain segi di KPK tidak bisa kerja. Orang-orang yang mendukung KPK terus dipersoalkan. Inikan proses pelemahannya makin terus terjadi," sambung mantan ketua MK itu.
"Euforia di kepolisian dibiarkan. Ini tidak sehat. Untuk demokrasi tidak sehat," pungkasnya.
Seluruh komisioner Komnas HAM telah dipolisikan oleh penyidik Bareskrim Mabes Polri Komnas HAM menolak meminta maaf telah mempublikasikan hasil investigasi penangkapan Bambang Widjojanto. Komnas HAM dinilai tak memiliki wewenang untuk menyebarluarkan hasil penyelidikan terkait kasus penangkapan mantan pimpinan KPK Bambang Widjojanto ke media massa
10th March 2015
Jimly: Polisikan Komnas HAM, Bahayakan Demokrasi
