Disomasi Penyidik Bareskrim, Ini Kata Komnas HAM

**Gusnan**

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto mendatangi Komnas HAM guna memenuhi panggilan terkait pelaporan Koalisi Masyarakat Sipil, di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Selasa (27/1/2015). Bambang memberikan keterangan mengenai penangkapan dirinya oleh Bareskrim Mabes Polri.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia angkat bicara soal somasi yang dilayangkan penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Badan Reserse Kriminal Polri.

Komnas HAM meyakini, somasi tersebut tidak tepat karena mereka sudah melakukan penyelidikan soal penangkapan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto sesuai prosedur yang berlaku.

"Komnas HAM bekerja dengan cara, pertama menerima pengaduan. Kedua proaktif. Tanpa dilaporkan bisa langsung turun," kata Komisioner Komnas HAM Siti Noor Laila kepada Kompas.com, Minggu (8/3/2015).

Terkait kasus penangkapan Bambang ini, kata Siti, Komnas HAM bekerja atas laporan masyarakat yang menilai penangkapan tersebut melanggar HAM. Komnas HAM pun menyelidiki penangkapan tersebut dan menemukan sejumlah bukti yang menunjukkan adanya pelanggaran.

"Artinya, Komnas HAM menjalankan perintah dan mandat Undang-Undang," ucap Siti.

Terkait hasil penyelidikan Komnas HAM yang diumumkan secara terbuka ke publik, menurut Siti, juga tidak bisa dipermasalahkan. Sebab penangkapan Bambang oleh Bareskrim bukanlah sesuatu yang bersifat konfidensial atau rahasia.

"Komnas HAM bekerja dan bertanggungjawab ke publik. Jadi kita laporkan, termasuk beberapa pihak seperti Presiden," ujar Siti.

Siti juga menegaskan bahwa pihaknya juga memiliki bukti yang cukup untuk menyimpulkan telah terjadi pelanggaran dalam penangkapan Bambang.

Kini, Siti mengaku Komnas HAM hanya akan menunggu perkembangan selanjutnya dan tak akan bersikap reaktif dengan somasi yang dilayangkan itu. "Kita memang tidak perlu membalas somasinya," ucap dia.

Penyidik Bareskrim melayangkan somasi kepada Komnas HAM melalui surat tertanggal 8 Februari 2015. Bareskrim menunjuk kantor Advokat dan Penasihat Hukum Yunadi & Associates yang diwakili oleh Fredrich Yunadi, Irjen Aryanto Sutadi, Ricco Akbar, Hariadi, HM Yasin Mansyur, dan lain-lain.

Somasi dituangkan dalam surat kuasa khusus bernomor 202/YA-FY/PND-HAM/ Bareskrim/SK/PID/II/15 tertanggal 5 Februari 2015.

"Somasi atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan saudara berdasarkan komisioner lainnya sebagaimana pernyataan sikap Komnas HAM di media pada Rabu, 4 Februari 2015 atas hasil investigasi yang menyimpulkan bahwa dugaan kriminalisasi pimpinan KPK merupakan tindakan penyalahgunaan kekuasaan oleh Polri," bunyi surat tersebut.

Terkait:

Menu