JAKARTA - Dosen Hukum Administrasi Negara Universitas Islam Indonesia, Ridwan HR mengatakan Komisaris Jenderal Pol Budi Gunawan masuk dalam kualifikasi penyelenggara negara. Hal ini didasarkan pada kualifikasi penyelenggara dalam administrasi negara.
Ridwan menjelaskan kualifikasi penyelenggara negara dalam administrasi negara dilihat dari dua hal. Pertama, apakah yang bersangkutan duduk dalam sebuah struktur lembaga publik. Kedua, apakah yang bersangkutan mendapatkan tunjangan atau gaji dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
"Dalam konteks ini Budi Gunawan masuk dalam kualifikasi pejabat publik sehingga masuk dalam kategori penyelenggara negara," kata Ridwan kepada wartawan, Sabtu (14/2).
Selain itu, Ridwan menambahkan Budi Gunawan masuk dalam kategori penegak hukum. Karena, institusi tempat Budi Gunawan bernaung adalah institusi penegak hukum. "Sehingga atribut penegak hukum juga melekat pada dirinya," ujarnya.
Dikatakan Ridwan, dalil kuasa hukum Budi Gunawan dalam permohonan praperadilan soal Budi Gunawan tidak masuk ke dalam kualifikasi penegak hukum karena dalam jabatannya sebagai Karobinkar hanya berhubungan dengan internal kepolisian keliru.
Ridwan menuturkan jabatan Budi Gunawan sebagai Karobinkar memiliki fungsi dan peran membantu kelancaran fungsi-fungsi kepolisian. "Di mana kepolisian adalah merupakan salah satu institusi publik," tandasnya.
14th February 2015
Pakar: BG Masuk Dalam Kualifikasi Penyelenggara
