Krisis KPK vs Oknum Polri
Jakarta - Menko Polhukam Tedjo Edhy Purdijatno sempat menyebut para aktivis pro KPK sebagai rakyat nggak jelas. Namun nyatanya para 'rakyat nggak jelas' itu ditunjuk Presiden Jokowi menjadi tim independen untuk menyelesaikan polemik KPK-Polri.
"Jangan membakar massa, mengajak rakyat, membakar rakyat. Ayo kita ini, tidak boleh seperti itu, itu suatu sikap pernyataan yang kekanak-kanakan. Berdiri sendiri, kuat dia. Konstitusi yang akan dukung, bukan dukungan rakyat yang nggak jelas itu," begitu pernyataan keras Menteri Tedjo di Istana Kepresidenan, Sabtu (24/1) menanggapi maraknya aksi pro KPK di berbagai tempat.
Pernyataan inilah yang memantik kekecewaan masyarakat antikorupsi, yang notabene pendukung Jokowi di masa Pilpres. Kemudian pada hari Minggu (25/1) pagi para aktivis pro KPK berdemo 'rakyat nggak jelas' di Bundaran Hotel Indonesia. Para aktivis pro KPK pun kini mendesak Menteri Tedjo untuk minta maaf secara terbuka.
Hanya selang sehari setelah Menteri Tedjo melontarkan kalimat kontraproduktif tersebut, Presiden Jokowi malah melibatkan para tokoh antikorupsi tersebut dalam upaya penyelamatan KPK-Polri. Tokoh yang ikut berorasi di Gedung KPK pada saat Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto ditangkap Bareskrim Polri tersebut kini jadi tim independen presiden.
Tujuh tokoh pro pemberantasan korupsi tersebut diundang Jokowi di Istana Negara semalam. Tujuh tokoh yang menjadi tim independen tersebut diberi tugas mulia memberi masukan kepada presiden dalam misi besar penyelamatan KPK-Polri.
Tujuh tokoh yang dilibatkan adalah mantan Ketua MK Jimly Asshiddiqie, mantan Wakil Ketua KPK Erry Riyana Hardjapamekas, mantan Wakapolri Komjen (purn) Oegroseno, pengamat kepolisian dan akademisi Bambang Widodo Umar, Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia (UI) yang juga mantan Tim-8 kasus cicak vs buaya Hikmahanto Juwana. Selain itu ada mantan pimpinan KPK Tumpak Hatorangan Panggabean. Syafi'i Ma'arif yang juga diundang dalam acara itu berhalangan hadir karena berada di Yogyakarta. Mereka selama ini dikenal pro pemberantaran korupsi. Beberapa di antara mereka malah turut dalam aksi mendukung KPK di gedung KPK.
Namun demikian tak ada Menteri Tedjo dalam pertemuan di Minggu malam tersebut, Jokowi hanya ditemani Mensesneg Pratikno. Tentu saja persoalan KPK-Polri juga bagian dari tanggung jawab Menko Polhukam yang bertugas memberi kepastian hukum dan keamanan bagi seluruh rakyat Indonesia.
Semoga tim independen yang ditugaskan secara khusus oleh Presiden Jokowi dapat lekas bekerja membantu Presiden mencari solusi menyelamatkan KPK sekaligus membebaskan Polri dan oknum yang menganggu keutuhan institusi Tri Brata tersebut.
26th January 2015
Dan 'Rakyat Nggak Jelas' Itu Kini Jadi Tim Independen Jokowi
