Hikmahanto tentang Makna Doktrin Jokowi

**Gusnan**

Tribun Timur/Muhammad Abdiwan
Presiden Jokowi meletakkan batu pertama pembangunan waduk serba guna (Bendungan Boyya) di Desa Bitao Riawa, Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan, Rabu 5 November 2014. Kunjungan Presiden Joko Widodo merupakan rangkaian kunjungan kerja meninjau infrastruktur pertanian di Kabuaten Sidrap, Sulsel dan Kabupaten Mamuju, Sulbar serta meninjau sarana irigasi, pertambangan nikel dan lokasi rencana pembangunan tol laut di Sulawesi Tenggara. Muhammad Abdiwan/Tribun Timur

Dalam pertemuan KTT Asia Timur, Presiden Jokowi menyampaikan pidatonya yang diberi judul Doktrin Jokowi. Ada tiga makna penting dari Doktrin Jokowi. Demikian disampaikan Hikmahanto Juwana Guru Besar Hukum Internasional UKI kepada Tribunnews.com, Jumat (14/11/2014)
Pertama, mengumumkan kepada dunia melalui Forum Asia Timur hasrat Indonesia untuk menjadi poros maritim dunia.
"Pengumuman seperti ini mengingatkan pada Deklarasi Perdana Menteri Djuanda pada tahun 1957. Saat itu Indonesia mengklaim diri sebagai negara kepulauan," kata Hikmahanto.
Kini pemerintahan Jokowi ingin menjadikan Indonesia tidak saja negara kepulauan tetapi negara maritim.
"Yang kedua, upaya Indonesia mentransformasi diri menjadi negara maritim akan membuka banyak peluang ekonomi, tidak saja bagi masyarakat Indonesia tetapi juga masyarakat dunia. Untuk itu Indonesia mengundang negara-negara untuk memanfaatkaan peluang bisnis yang terbuka dalam mengeksploitasi sumber daya alam maupun pembangunan infrastruktur, ujarnya seraya menambahkan bahwa peluang ekonomi ini diharapkan dapat menghilangkan sumber konflik antar negara.
Namun demikian, lanjut Hikmahanto, Presiden Jokowi mengingatkan bahwa Indonesia akan tegas bila kedaulatan dilanggar dan kepentingan nasional dirugikan.
"Ketiga, Presiden menegaskan bahwa Indonesia berkomitmen untuk terlibat dan turut menentukan arah berkembangnya kawasan Pasifik dan Samudera Hindia. Partisipasi Indonesia diantaranya ditujukan untuk menjaga perdamaian dan keamanan, katanya.
Doktrin Jokowi, menurut Hikmahanto, tidak akan memiliki makna bagi dunia dan masyarakat internasional, bahkan masyarakat Indonesia bila Pemerintahan Jokowi tidak dapat menterjemahkan dalam sejumlah kegiatan kongkrit.
"Di sini para menteri dan pejabat pemerintah baik di pusat maupun daerah dituntut untuk menjabarkan Doktrin Jokowi dalam berbagai program," katanya.

Terkait:

Menu