Roy Suryo Janji Tak Minta Anggaran Baru Hambalang

kikigrim

Roy Suryo Janji Tak Minta Anggaran Baru Hambalang

Proyek pembangunan pusat pendidikan latihan dan sekolah olah raga nasional (P3SON) di Hambalang, Sentul, Bogor, Jawa Barat

Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo memastikan kementeriannya tidak akan meminta anggaran baru untuk proyek pembangunan Pusat Pembinaan dan Pengembangan Prestasi Olahraga Nasional di Hambalang, Bogor, Jawa Barat.

"Kami tidak akan mengajukan anggaran baru. Sama sekali tidak," kata Roy Suryo di Gedung DPR, Jakarta, Rabu 6 Maret 2013.

Terkait pembangunan proyek itu, untuk ke depannya Roy akan berkonsultasi dengan Komisi X DPR dan menindaklanjuti apa yang direkomendasikan oleh Panitia Kerja Kasus Hambalang Komisi X Bidang Olahraga DPR.

"Jadi kalau panja Hambalang nanti kesimpulannya meneruskan proyek sekolah olahraga tersebut, maka akan kita teruskan," ujar dia.

Sedangkan, lanjut Roy, apabila panja merekomendasikan untuk dihentikan, maka ia akan mempertanyakan sejauh mana penghentian proyeknya. "Apakah yang sudah terlanjur dibangun dan masih ada anggaran yang sudah tercairkan Rp1,3 triliun dan masih ada 2 x Rp578 miliar itu bisa diteruskan atau tidak," ungkapnya.

Jika proyek itu diteruskan, Roy akan meminta rekomendasi kepada kementerian PU dan ahli geologi, agar dapat diketahui bagian mana yang bisa dibangun dan tidak.

"Kalau diteruskan kita akan minta arahan kepada komisi X agar nanti mana-mana yang bisa diteruskan mana yang tidak. Kita benar-benar mengikuti apa rekomendasi panja Hambalang," tuturnya.

Sebelumnya, Ketua Panja Hambalang dan Ketua Komisi X DPR, Agus Hermanto, tak menampik bila komisinya harus bertanggung jawab terhadap proyek pembangunan Hambalang. Untuk itu Panja Hambalang menyelidiki proses pembahasan dan penganggaran proyek Hambalang.

Badan Akuntabilitas Keuangan Negara DPR telah menyampaikan telaah dan rekomendasi atas hasil audit investigasi BPK tahap I terhadap Pusat Pendidikan, Latihan, dan Sekolah Olahraga Nasional Hambalang, kepada pimpinan DPR. Satu di antara butir rekomendasi itu, pimpinan Komisi X dan Kelompok Kerja Anggaran Komisi X DPR diminta bertanggung jawab atas proses pembahasan dan persetujuan anggaran proyek hambalang.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pun telah menetapkan Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, sebagai tersangka dalam kasus proyek Hambalang. Pada kasus ini sebelumnya sudah menyeret Bendahara Umum Partai Demokrat, M Nazaruddin.

Seperti diketahui, anggaran awal proyek Hambalang tahun 2010 yang hanya sebesar Rp275 miliar, naik signifikan menjadi Rp1,175 triliun pada tahun 2012.

Terkait:

tcsilencer

thanks menambah pengetahuan

_________________
Blog dengan segala isi yang akan membuat hari-hari mu tidak bosan, stay enjoy, keep smile. Go to http://sdftyujklvbn.blogspot.com

Menu