BK Lanjutkan Pemeriksaan Anggota DPR Peminta Jatah BUMN

**ChandraDewi**

Jakarta - Setelah memanggil anggota komisi VI DPR Fraksi Partai Golkar Idris Laena, BK DPR kembali akan memanggil 3 anggota DPR lain yang dilaporkan Menteri BUMN Dahlan Iskan. Pemeriksaan terkait dugaan pelanggaran kode etik menyangkut permintaan jatah anggota DPR ke BUMN.

"Ada pemanggilan tiga orang (anggota DPR) terkait semua yang dikatakan Pak Dahlan Iskan maupun direksi BUMN," kata ketua BK DPR M Prakosa kepada detikcom, Kamis (22/11/2012).

Namun, Prakosa enggan mengatakan siapa saja nama-nama anggota dewan yang akan dipanggil BK itu. "(Terkait nama-namanya) kami tidak bisa katakan," ucapnya.

Ia menuturkan, pemanggilan terhadap ketiganya akan dilakukan secara berurutan mulai pukul 10.00 WIB, pukul 11.00 WIB dan pukul 12.00 WIB di ruang BK.

"Tentu semua informasi yg kita dapatkan di BK akan jadi dasar kami dalam pendalaman, kita akan eksplor. Kami ingin ada suatu kejelasan dan fakta ini siapa yang bersalah dan kalau tidak ada yang bersalah," ungkapnya.

Terkait kemungkinan mengkonfrontasi keterangan beberapa pihak yang telah dimintai keterangan, menurut Prakosa hal itu bisa saja dilakukan BK tergantung hasil pendalaman.

"Itu bagian dari pendalaman yang kami lakukan, kemungkinan-kemungkinan
itu pasti ada," ucapnya.

Sebagaimana diketahui, Dahlan Iskan melaporkan 7 anggota DPR dalam dua kali pelaporan. Pelaporan pertama dilakukan Dahlan dengan memenuhi panggilan BK. Pada pelaporan pertama, Dahlan melaporkan 2 anggota DPR peminta jatah ke BUMN. Menurut anggota BK Usman Jafar, dua anggota DPR tersebut adalah Sumaryoto (PDIP), dan Idris Laena (Golkar).

Sementara pelaporan kedua disampaikan melalui surat dengan meyertakan lima nama. Menurut sumber detikcom di BK DPR, lima anggota DPR yang dilaporkan Dahlan adalah AQ, ATP, LM, ARW,dan MIQ. Dari lima inisial itu, ada dua anggota DPR yang sudah buka-bukaan, yakni Achsanul Qosasi (PD), dan M Ikhlas El Qudsi (PAN). Ikhlas bahkan melempar somasi ke Dahlan Iskan.

Tetapi pada pada Selasa (13/11) Dahlan mengirim surat kedua ke BK DPR yang isinya merevisi nama-nama anggota DPR yang telah dilaporkan Dahlan ke BK. Hingga saat ini siapa 2 nama yang dicabut Dahlan Iskan belum diketahui secara pasti.

Terkait: