Jakarta - Pemerintah lewat Menpora Andi Mallarangeng telah memberi pernyataan sikap terkait kisruh kongres PSSI. Menurut Anggota Komisi X DPR, Dedi Gumelar, sikap pemerintah tersebut menunjukkan PSSI tak hidup dalam ruang hampa.
Dalam pernyataan di kantornya, Senin (28/3/2011), Menpora menyatakan pemerintah saat ini masih menunggu sikap resmi FIFA. Kalau FIFA menolak hasil Kongres 78 pemilik hak suara PSSI di Pekanbaru, pemerintah bersama KONI/KOI bersiap untuk menggelar kongres baru. Kepengurusan PSSI di bawah Nurdin Halid pun tak akan diakui lagi.
"Itu domain pemerintah. Kita sih di DPR sudah mendorong pemerintah untuk menyelesaikan masalah PSSI. DPR sudah mengundang PSSI, sudah mengundang Menpora. Kita sudah bersedia memediasi dan kesempatan itu tak dimanfaatkan. Ternyata pemerintah mengambil tindakan dengan segala risiko dan konsekuensi politiknya," ujar Dedi, saat dihubungi detikSport, Senin (28/3/2011) malam.
Pria yang akrab disapa Miing itu menambahkan, sikap pemerintah telah membuktikan bahwa PSSI tak hidup dalam ruang hampa, tapi di dalam kedaulatan teritorial.
"Saya tidak di dalam posisi mendukung atau tidak mendukung. Secara pribadi, PSSI tidak hidup dalam ruang hampa, tapi di dalam kedaulatan teritorial," tegasnya.
"Selama ini kan seolah-olah mereka mendewakan FIFA dan negara dinafikan. Walaupun dia mendewakan FIFA, dia tak bisa hidup dalam ruang hampa. Dia hidup dalam kedaulatan teritorial. Di lapangan FIFA berkuasa, tapi kalau ada ribut, pemerintah berhak turun tangan," imbuh politisi PDI Perjuangan ini.
Miing juga menilai Menpora tidak menyalahi kewenangannya. Langkah yang diambil Andi Mallarangeng sudah sesuai dengan undang-undang.
"Saya pikir, Andi Mallarangeng bukan emosional, tapi didukung UU. Itu memang kewenangan beliau," tutupnya.