28th February 2011
|
 |
Ceriwis Geek
|
|
Join Date: Nov 2010
Location: PIC#01
Posts: 19,459
Rep Power: 0
|
|
Golkar Anggap Enteng Ancaman Demokrat
Ketua fraksi Partai Golkar Setya Novanto bersama Sekjen Partai Golkar Idrus Marham (kiri). TEMPO/Imam Sukamto
Quote:
TEMPO Interaktif, Jakarta - Partai Golkar menganggap enteng ancaman Partai Demokrat, yang ingin mendepak mereka dari koalisi pemerintah. Alasan mereka, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak mempersoalkan sikap mereka dalam angket pajak di parlemen. "Yudhoyono memahami sikap kami," kata Ketua Fraksi Partai Golkar di Dewan Perwakilan Rakyat, Setya Novanto, di Jakarta kemarin.
Beberapa anggota pengurus teras Demokrat sebelumnya menyatakan Golkar dan Partai Keadilan Sejahtera sudah selayaknya dikeluarkan dari koalisi setelah mereka membangkang dengan mengusulkan hak angket pajak di Dewan Perwakilan Rakyat.
Langkah itu bertentangan dengan keputusan rapat Sekretariat Gabungan, tempat Golkar, PKS, dan Demokrat bernaung. Meski ada pembangkangan, sejauh ini Yudhoyono sebagai Ketua Dewan Pembina Demokrat belum memberikan keputusan.
Menurut Setya, Golkar sudah berulang kali berkomunikasi dengan Yudhoyono ihwal hak angket pajak dalam sejumlah pertemuan yang juga dihadiri Aburizal Bakrie selaku Ketua Umum Golkar. "Hasilnya, Yudhoyono tidak ada masalah," kata dia.
Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Saan Mustofa mengatakan tidak tahu kapan komunikasi dengan Yudhoyono itu dilakukan Golkar. "Memang di rapat Sekretariat Gabungan sudah disampaikan, tapi apakah disampaikan langsung juga ke Yudhoyono, saya tidak tahu persis," katanya.
Senada dengan Golkar, PKS tidak gentar terhadap ancaman Partai Demokrat. "Kami hanya akan mendengarkan Yudhoyono," kata anggota DPR dari PKS, Fahri Hamzah.
Persoalan perbedaan pandangan politik mengenai angket pajak dinilai Fahri sebagai hal yang menguntungkan Presiden Yudhoyono. PKS menilai usul angket pajak, menurut Fahri, selaras dengan tujuan piagam koalisi, yaitu menciptakan pemerintahan yang bersih.
Menurut Setya, Golkar memiliki hak mengkritik dan mengoreksi kebijakan pemerintah sesuai dengan kesepakatan koalisi yang diteken Yudhoyono dan Golkar. "Justru kami heran terhadap sikap Demokrat yang menolak hak angket. Kami tidak bisa seperti itu," katanya.
Hak untuk kritis terhadap pemerintah bagi koalisi juga disuarakan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Suryadharma Ali. "Harus ada ruang kritik dan ada ruang bersatu di antara anggota koalisi," kata Suryadharma di Semarang, Sabtu lalu. Menurut dia, setidaknya ada dua pandangan dalam koalisi berkaitan dengan pemerintah, yaitu selalu satu sikap dan bisa kritis. "PPP memahami prinsip yang kedua. Kapan saat kritis dan kapan kita bersatu," katanya.
Apalagi, ketika membangun koalisi dengan partai-partai lain, Yudhoyono juga tetap memberi ruang kritik bagi anggota koalisi. "Tidak memberangus demokrasi. Ini yang kurang dipahami," kata Suryadharma, yang juga Menteri Agama.
Pengamat politik J. Kristiadi yakin Presiden Yudhoyono tidak akan berani melepas PKS dan Golkar dari koalisi pendukung pemerintah. "Sebab, dari semula koalisi ini dibangun atas dasar saling memiliki kepentingan, bukan dari prinsip kesamaan visi," kata peneliti Center for Strategic and International Studies ini.
Ia mengatakan Presiden juga tidak akan berani mengeluarkan kader kedua partai itu dari kabinet. Sebab, koalisi tersebut terbangun untuk saling melindungi kepentingan masing-masing. "Ini koalisi saling menyandera," katanya.
l TRI SUHARMAN | RUSMAN PARAQBUEQ | ROFIUDDIN | RIRIN AGUSTIA | YUDONO |
|
