[lovepentil]

Artalyta Suryani. TEMPO/Ayu Cipta

TEMPO Interaktif, Jakarta - Sejumlah anggota Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat mempertanyakan pemberian remisi dan pembebasan bersyarat kepada terpidana kasus suap, Artalyta Suryani alias Ayin. Pertanyaan tentang Ayin dilontarkan beberapa anggota Dewan ketika rapat kerja antara Komisi Hukum DPR dengan jajaran Kementerian Hukum dan HAM di Gedung DPR, Rabu (26/1).

Politisi PKS, Abu Bakar membuka pertanyaan tentang pemberian remisi kepada Ayin. Ia mempertanyakan hitungan matematis remisi Ayin. Menurutnya, hukuman Ayin harusnya justru ditambah. "Kalau berbuat baik, (hukumannya) dikurangi. Tapi kalau berbuat salah, tidak diapa-apakan. Padahal ada sel mewah, seharusnya ditambah saja hukumannya," ujarnya.

Lalu ada Andi Rio Idris Padjalangi dari Fraksi Partai Golkar, yang mempertanyakan absennya salinan register F dalam catatan tahanan Ayin, padahal ketika ditahan di Rutan Pondok Bambu terbukti melanggar peraturan dengan membangun sel mewah.

Andi mengatakan, tidak tercatatnya register F dalam catatan Ayin bisa disebabkan dua hal. Pertama, ada kesan terjadi kealpaan dari aparat rutan. Jika memang terjadi kealpaan, lanjutnya, hal itu lebih dapat dimaklumi, seperti halnya yang dijumpai pada kasus paspor Gayus. "Tapi kalau ini kesengajaan, pasti ada sesuatu di sini. Bagaimana hasil pemeriksaan terhadap petugas dan pejabat Rutan Pondok Bambu ketika kasus sel mewah Artalyta?" ujarnya.

Syarifuddin Suding dari Fraksi Partai Hanura mempertanyakan subjektifitas penilaian baik terhadap seorang narapidana. Ketika kriteria baik ditentukan secara subjektif, kata dia, maka remisi sudah dijadikan komoditi dan pembebasan bersyarat menjadi transaksi antara petugas lapas dengan tahanan. "Tidak ada ukuran bagaimana berkelakuan baik," ujarnya.

Suding menyayangkan pemberian remisi kepada Ayin yang sudah terbukti melakukan perbuatan tercela. "Dan akan diberi pembebasan bersyarat," kata dia. "Pak Untung (Dirjen Pemasyarakatan) tidak bisa lepas tangan begitu saja. Ini tanggung jawab Dirjen PAS."

Nudirman Munir dari Fraksi Partai Golkar meminta Menteri Hukum dan HAM, Patrialis Akbar, untuk meninjau kembali pembebasan bersyarat Ayin. "Kenapa yang sempat membuat geger di dalam rumah tahanan dengan sel mewahnya justru memperoleh kemudahan-kemudahan. Harusnya malah diperberat hukumannya. Saya minta Pak Menteri meninjau kembali masalah ini," ujarnya.

Sejumlah anggota Dewan yang mempertanyakan remisi dan pembebasan bersyarat Ayin memahami hak yang diperoleh Ayin selama di tahanan. Namun, pembebasan Ayin yang rencananya dilakukan Kamis (27/1), dinilai menyinggung rasa keadilan masyarakat. "Bicara soal hak, itu betul. Tapi kita bicara soal rasa keadilan masyarakat," kata Edi Ramli Sitanggang dari Fraksi Partai Demokrat.

"Coba (pembebasan Ayin) itu dievaluasi kembali, ditunda. Meskipun itu hak. Ini bukan kita membeda-bedakan, karena hak napi sama. Masalah Artalyta itu parameternya apa" kata dia lagi.

XXXXXX

Terkait:

• jasa perijinan bangunan gedung, jalan, pembongkaran dan pembebasan sengketa hukum
• Pembebasan Ayin Secara Prosedur Benar, Secara Moral Dipertanyakan
• Menteri Patrialis Masih Akan Bahas Pembebasan Ayin
• Pembebasan Ayin Tinggal Tunggu SK
• Menteri Harus Jelaskan Pembebasan Ayin ke Publik

[dikzzz]

Wah ayin da bebas lg aja...nanti jg gayus bakal kyk gt..penjara cm syarat donk..