TEMPO Interaktif, Jakarta - Panitia Kerja (Panja) Dewan Perwakilan Rakyat akan memanggil sedikitnya 12 pihak yang dianggap memiliki data dan informasi tentang mafia hukum serta mafia pajak. "Termasuk Gayus Tambunan," kata Ketua Panja DPR Tjatur Sapto Edy seusai rapat pleno Panja di ruang Komisi Hukum DPR kemarin.
Panja akan memanggil Kepolisian RI, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Kejaksaan Agung, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, serta para atasan Gayus di Direktorat Jenderal Pajak. "Mulai Senin," kata Tjatur menjelaskan waktu pemanggilan mereka.
Tjatur menambahkan, Panja akan mengawasi secara intensif serta mendorong aparat penegak hukum bertindak cepat dalam menuntaskan kasus mafia hukum dan pajak. Waktu kerja Panja akan menyesuaikan dengan masa persidangan DPR tahun ini. "Akan dievaluasi awal April," kata Tajtur.
Kepala Kepolisian RI Jenderal Timur Pradopo kemarin menyatakan bakal memenuhi panggilan Panja DPR. "Kalau dipanggil, datang dong," ujar Timur setelah menghadiri sidang kabinet paripurna di kantor Presiden.
Komisi Hukum DPR membentuk Panja pada 12 Januari 2010. Ketua Komisi Hukum Benny Kabur Harman mengatakan Panja tidak akan mengambil alih kasus Gayus dari tangan penegak hukum.
Belum sempat Panja bekerja, sejumlah anggota Komisi Hukum bermanuver dengan menggagas penggunaan hak angket DPR dalam kasus yang sama. Mereka menggalang dukungan yang lebih besar ketimbang Panja dengan membentuk Panitia Khusus Angket Mafia Pajak.
Hingga dua hari lalu, terkumpul 20 tanda tangan dukungan. Adapun dukungan minimal agar usul hak angket bisa disampaikan kepada pemimpin DPR adalah 25 orang. Yang belum meneken surat dukungan cuma anggota dari Fraksi Amanat Nasional.
Penggagas hak angket dari Partai Persatuan Pembangunan, Ahmad Yani, mengatakan, jika terbentuk, Pansus Mafia Pajak akan berkonsentrasi membongkar gurita mafia pajak, baik dari sisi hukum maupun kerugian negaranya.
Dengan membentuk Pansus, yang bersifat proyustisia, DPR akan lebih leluasa memanggil pihak-pihak yang diduga punya kaitan dengan mafia pajak. "Jika hanya Panja, kami sulit memanggil pemerintah," kata Ahmad Yani, Rabu lalu.
21st January 2011
DPR Panggil 12 Pihak Terkait Mafia Pajak
sebagai Apreasinya
