Pemerintah Amerika Serikat mendesak Myanmar dan Bangladesh untuk melindungi hak-hak kaum minoritas muslim Rohingya, yang mengalami diskriminasi luas.
Tim pejabat AS yang terdiri dari empat orang berkunjung ke Myanmar dan Bangladesh bulan lalu guna menemui pejabat-pejabat dan perwakilan sipil kedua negara. Kunjungan itu dilakukan untuk melihat kondisi kaum Rohingya yang tidak diakui kewarganegaraannya oleh pemerintah Myanmar.
Dikatakan Kelly Clements, Wakil Menteri Luar Negeri AS ungtuk populasi, pengungsi dan migrasi, dirinya beserta rekan-rekannya telah berbicara dengan otoritas Myanmar mengenai kewarganegaraan bagi Rohingya.
Kekerasan sektarian antara Rohingya dan warga Buddha yang terjadi di negara bagian Rakhine, Myanmar pada Juni lalu telah menewaskan sekitar 90 orang. Bangladesh yang bertetangga dengan Myanmar, telah menolak para pengungsi Rohingya yang masuk ke negeri itu.
"Perdamaian hanya dimungkinkan di negara bagian Rakhine dengan pembangunan ekonomi, pengentasan kemiskinan dan penjaminan hak-hak dasar penduduk," kata Clements dalam event yang digelar Open Society Foundations and Refugees International seperti dilansir
AFP, Rabu (10/10/2012).
Clements mengatakan, pemerintah AS juga berharap Bangladesh akan membantu Rohingya yang berada di wilayahnya, yang sebagian besar tidak terdaftar.
"Kami telah mendesak pemerintah Bangladesh untuk mendaftar populasi ini dan memperbaiki kondisi hidup mereka, begitu pula dengan komunitas Bangladesh yang menampung mereka," pungkas Clements.
Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyebut Rohingya sebagai salah satu minoritas paling teraniaya di dunia. Meski telah berabad-abad tinggal di Myanmar namun Rohingya tidak diakui kewarganegaraannya oleh pemerintah Myanmar. Kaum Rohingya hingga saat ini dianggap sebagai imigran gelap asal Bangladesh.
source :
detikNews : AS Desak Myanmar & Bangladesh Lindungi Hak-hak Rohingya
10th October 2012
AS Desak Myanmar & Bangladesh Lindungi Hak-hak Rohingya
