lanjutan 9 naga
Sedangkan Sie Hong Lie, Liem Engsan alias Hasan, Apyang alias Atang Latif, serta mendiang Nyo Beng Seng alias Darmansyah, termasuk Anton Medan sendiri, adalah generasi ketiga. "Waktu itu saya menguasai tujuh lokasi di Jakarta. Sisanya di Batam, Jambi dan Medan," kata Anton Medan. Sedangkan Tomy Winata, Rudi Raja Mas, dan sederet nama lainnya tadi adalah pewaris generasi keempat. Di luar nama-nama tadi, masih ada tokoh lain yang beroperasi sampai ke mancanegara. Sebut saja Sie Hong Lie, ia memiliki usaha judi Lotere Phom Penh di Kamboja. Juga peternakan, pacuan kuda, serta bukit timah di Singapura dan Penang, Malaysia. Selain itu, ia memiliki dua kapal pesiar, Delfin Star dan Lido Star, yang bermarkas di Singapura.
Ada lagi nama Apyang, selain mengelola judi di Chrismast Island, Australia, bersama Robby Sumampouw, ia juga membuka bank, properti, dan hotel di Jakarta. Sementara mendiang Nyo Beng Seng punya jaringan judi di Genting Highland (Malaysia), Las Vegas (AS), Macau dan Perth, Australia. Usaha di Indonesia adalah perusahaan rekaman Irama Tara. Mengapa mereka bisa begitu aman dan kuat?
Menurut Anton Medan, semua itu tak terlepas dari jaringan pengamanan alias beking yang dibangun. Biasanya, setiap pergantian pucuk pemimpin TNI, Polri atau Gubernur DKI, para gembong itu kerap mencari jalan masuk sebagai partner. Maklum sajalah, sebagai pemimpin, tentu mereka membutuhkan dana operasional yang tak sedikit. Nah, pundi yang paling aman dan sulit terlacak adalah dari sektor 303 ini.
Uang yang mirip-mirip dana nonbudgeter bagi para pemimpin TNI, Polri, Pemda DKI, tokoh ormas dan OKP, termasuk wartawan, itu justru ada di bandar 303 ini. Akses ke para petinggi itu tidaklah sulit. Sebab, begitu ada sinyal mau dipromosikan sebagai salah satu petinggi, para bandar itu langsung mengirimkan kurir sebagai salam perkenalan. Hubungan itu terus terjalin secara alamiah pula. "Makanya, mustahil kalau ada jenderal yang bilang tak pernah makan duit judi," kata Anton. Upeti yang disalurkan juga tergolong tak sedikit.
Untuk oknum perwira tinggi TNI dan Polri misalnya, perbulan Rp 15 miliar. Sementara setingkat di bawahnya Rp 10 miliar. Turun ke bawahnya lagi, Rp 5 miliar. Begitulah seterusnya. "Itu belum termasuk permohonan bantuan dalam bentuk barang seperti mobil dan komputer," ujar sumber di Mabes Polri. Begitu juga dengan pejabat tinggi di Pemda DKI Jakarta. Masih menurut Anton, upetinya bisa Rp 10 miliar per bulan. Sementara Ketua OKP dan ormas, berkisar Rp 200-500 juta per bulan. "Yang berat itu kan dari kalangan aparat. Mulai dari Polsek dan Koramil hingga jenderal. Dana operasionalnya lumayan besar," kata salah seorang bandar kepada FORUM. Makanya, unjuk rasa masyarakat antijudi tak pernah disambut selayaknya. Maka jangan pernah mimpi, masalah judi tuntas. Yang perlu dicermati Pemerintahan Megawati sebenarnya ialah, menegosiasikan Judi dengan tokoh agama. Daripada hasil judi masuk mulut setan-setan backing judi tadi (cukong, preman dan jenderal korup sebaiknya JUDI dilegalkan saja di Indonesia) Agar pemerintah mendapat tambahan income tak kunjung kering yg dapat membangun fasilitas sosial yang digunakan bagi kepentingan rakyat banyak khususnya yg miskin.
10th December 2010
The godfather Indonesia part 4
