27th December 2010
|
 |
Ceriwiser
|
|
Join Date: Jun 2010
Posts: 328
Rep Power: 288
|
|
.::Kerusuhan Makam Mbah Priok masih Tanpa Tersangka::.
Quote:
Delapan bulan tanpa perkembangan berarti, Mabes Polri tak hendak mengambil penyelidikan kasus kerusuhan eksekusi pengosongan lahan makam Mbah Priok dari tangan Polda Metro Jaya. Hingga kini belum ada satu pun yang ditetapkan sebagai tersangka. Namun, Polri justru menekankan, tak ada penanggung jawab kerusuhan yang bisa dipidana atas kejadian yang menewaskan tiga orang itu.
Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Mabes Polri, Kombes Boy Rafli Amar beberapa kali menyebutkan Mabes Polri terus memback-up penanganan kasus kerusuhan di Koja, Jakarta Utara 14 April lalu tersebut. Namun, Mabes Polri belum berencana mengambil alih walaupun kasus ini cukup menyita perhatian publik.
"Mabes Polri belum merasa perlu untuk mengambil alih kasus itu. Masih mempercayakan pada kemampuan Polda. Polda Metro itu kan sudah terbukti melakukan banyak penyidikan kasus besar, bukan ini saja," tutur Boy pada Media Indonesia, Senin (27/12). Ia tak mau kasus ini disama-samakan dengan kasus lain yang pernah diambil alih Mabes Polri dari tangan polda-polda lainnya.
Kejadian eksekusi pengosongan lahan itu merupakan kebijakan Pemprov DKI Jakarta dengan eksekutor lapangan Wali Kota Jakarta Utara, Bambang Sugiyono, dan mantan Kepala Satpol PP, Haryanto Badjuri. Hingga saat ini, pun lepas laporan Komnas HAM yang menyebutkan gubernur dan wagub DKI Jakarta, serta wali kota dan wakil wali kota Jakarta Utara sebagai pihak yang bertanggung jawab, Polda Metro Jaya belum juga menetapkan siapa pun sebagai tersagka.
Menurut Boy yang merupakan mantan Kabid Humas Polda Metro Jaya, para penanggung jawab tersebut memang tak dapat dipidana.
"Coba hukumnya apa? Dikenakan apa? Hukum itu siapa, yang melakukan perbuatan apa, yang memutuskan pelanggaran itu ada apa nggak. Apakah ada penilaian terhadap dia (pihak yang dinilai bertanggung jawab) berkaitan dengan kepemimpinannya, organisasinya sendiri yang berkepentingan. Kan (orang tersebut) sudah kena sanksi dicopot?" papar Boy. Yang ia maksud dikenai sanksi adalah Haryanto yang memang dicopot dari jabatannya sebagai kepala Satpol PP.
Atas alasan itulah Boy menolak tudingan penanganan kasus ini politis. Menurutnya, bahwa Gubernur Fauzi Bowo, berserta sejumlah orang yang dituding bertanggung jawab memang tak dapat dikatakan melanggar hukum. Yang dapat dikenai hukum merupakan mereka yang secara langsung menganiaya.
"Yang bisa kena itu orang yang menganiaya. Memang terpidana begitu, siapa berbuat apa bertanggung jawab," tukasnya.
Sebelumnya Boy pernah mengatakan, pihak kepolisian sebenarnya merupakan salah satu yang mengalami kerugian dalam kasus ini. Pasalnya, 14 kendaraan operasional polisi dan satu water canon dirusak massa dalam kejadian ini. Kerusakan tersebut tak diganti Pemprov DKI. Polri pun tak akan menuntut penggantian tersebut.
"Kita harus akui, ada banyak kasus-kasus tunggakan, tidak semua yang ditangani Polri sukses. Ada yang masih setengah, ada yang mendekati. Dinamikanya beda kasus yang satu dengan yang lain," kata Boy.
|
|
sebagai bentuk apresiasi.
