Meski sempat jengkel gara-gara insiden interupsi, namun Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Gamawan Fauzi tetap harus mewakili pemerintah dalam pembahasan RUU Keistimewaan Yogyakarta. Bagaimana pun tetap Mendagri yang berkompeten membahasnya bersama DPR.
"Untuk pembahasannya tetap dari pemerintah tetap akan diwakilkan kepada Pak Gamawan sebab yang berkompeten beliau," kata Jubir Kepresidenan, Julian Aldrin Pasha kepada wartawan usai sidang kabinet paripurna di Istana Negara Jl Veteran, Jakarta Pusat, Jumat (17/12/2010).
Julian megaskan kehadiran Mendagri Gamawan Fauzi adalah sebagai wakil pemerintah. Demikian pula dalam rapat kabinet paripurna DPR pada Kamis (16/12) lalu.
Selain itu, dalam konteks kontroversi RUU Keistimewaan Yogyakarta, tugas Mendagri adalah menjelaskan inti dan isi usulan pemerintah yang dituangkan dalam RUU tersebut. Maka bila ada yang mempertanyakan atau kritik RUU Keistimewaan Yogyakarta, sudah sepatutnya Mendagri diberi kesempatan untuk menjelaskan.
"Mendagri hadir dalam kapasitas sebagai wakil dari pemerintah untuk memberikan penjelasan kepada DPR. Kemarin sepatutnya beliau diberi kesempatan menjelaskan pemikiran pemerintah di dalam RUU Keistimewaan DIY," papar Julian.
Seperti diberitakan sebelumnya, insiden interupsi sempat berlangsung di dalam rapat paripurna DPR untuk pengesahan UU Parpol. Anggota DPR dari PDIP, Ario Bimo, tiba-tiba menginterupsi Mendagri yang akan bacakan sikap pemerintah atas UU Parpol.
"Pak Menteri, saya kecewa karena Anda terlalu latah bicara tentang Yogya. Saya kecewa Bapak menyepelekan sidang rakyat Yogya dengan mengatakan aspirasi Yogya itu sepele. Saya kecewa karena Bapak menganggap suara DPRD Yogya tidak ada," kata Ario di dalam rapat Kamis (16/12) lalu.
Gamawan yang mantan Gubernur Sumatera Barat dan didukung oleh PDIP kala itu menjadi sewot dan kecewa berat kepada DPR karena dilarang menjawab interupsi Ario. Dia menyebut forum itu tidak demokratis.
sumber
17th December 2010
Mendagri Harus Tetap ke DPR Bahas RUU Keistimewaan Yogyakarta
