Mantan Wakil Ketua MPR RI Hajriyanto Thohari mengatakan, menteri-menteri dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo dianggap sudah menciptakan tradisi yang buruk lantaran telah membuka kesalahan-kesalahan yang dilakukan sesama koleganya di kabinet. Padahal, apabila ada masalah di kabinet, hal itu cukup diatasi di internal dan bukan diungkap ke publik.
"Disampaikan ke publik itu tradisi buruk, kan lebih elok disampaikan di rapat kabinet. Karena ini kabinet sistem presidensial, baik buruknya menteri jadi tanggung jawab seorang presiden, diangkat dan diberhentikan oleh presiden," kata Hajriyanto kepada wartawan di Jakarta, Kamis (2/7/2015).
Karena aksi buruk menteri tersebut, menurut politisi Partai Golkar tersebut, kabinet sekarang tampak semakin tidak solid dan tidak kompak. Di dalamnya, terdapat intrik politik antar-menteri dan berlomba-lomba membuat opini yang menjatuhkan.
"Ini merugikan Presiden Jokowi," ujarnya.
Selain itu, Hajriyanto juga menilai, dengan perilaku buruk menteri tersebut, publik akan membaca bahwa ada pihak yang bermanuver mengenai isu
reshuffle yang belakangan semakin kencang diembuskan.
"Itu manuver buruk. Parpol memang boleh usulkan
reshuffle, tetapi harus elok karena itu hak prerogatif seorang presiden. Ini tak baik buat pendidikan politik bangsa, apalagi yang dikeluarkan terminologi kasar. Tidak ada tata krama politik," kata Hajriyanto.
Informasi mengenai adanya sinyalemen ketidakkompakan di internal Kabinet Kerja, khususnya di antara para menteri, pertama kali diungkapkan oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo. Menurut dia, ada yang mengecilkan Presiden Jokowi dan tidak berterima kasih telah diberikan jabatan.
Menurut Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Presiden Jokowi sudah tahu mengenai nama menteri yang dimaksud Tjahjo. Meski begitu, Jokowi berpesan kepada Pratikno agar para menteri tidak terganggu dengan masalah ini dan tetap fokus dalam bekerja.
3rd July 2015
"Serang" Kolega di Kabinet, Menteri Jokowi Dinilai Ciptakan Tradisi Buruk
