| FAQ |
| Calendar |
|
|
|||||||
| Nasional Berita dalam negeri, informasi terupdate bisa kamu temukan disini |
 |
|
|
Thread Tools |
|
#1
10th February 2010
|
||||
|
||||
PSSI Harus Transparan dalam Mengelola Dana
PSSI Harus Transparan
 Sekum PSSI Noegraha Besoes JAKARTA, KOMPAS.com - Pengurus PSSI dituntut transparan dalam mengelola dana-dana yang mereka raup. PSSI dinilai selama ini tidak pernah memberi pertanggungjawaban kepada klub selaku anggotanya. Sesuai Pedoman Dasar PSSI terbaru, PSSI harus transparan dan mempertanggungjawabkan dana itu. Manajer Persebaya Surabaya Saleh Ismail Mukadar mengakui, klub tidak pernah mendapatkan manfaat nyata dari melimpahnya dana yang dimiliki PSSI. Selama ini PSSI tidak pernah memberikan pertanggungjawaban kepada klub mengenai pengelolaan keuangannya. �Kami hanya ingin mereka (PSSI) transparan,� ujar Mukadar, saat dihubungi Kompas, Selasa (9/2/2010). Selain memperoleh suntikan dana dari sponsor dan subsidi Federasi Asosiasi Sepak Bola Internasional (FIFA), PSSI mendapat dana dari klub lewat dana administrasi dan hukuman denda. Khusus untuk Liga Amatir, PSSI juga menarik dana klub lewat proyek kartu smart PSSI. Menurut Mukadar, semestinya PSSI mengedepankan pembinaan dibandingkan dengan semangat untuk menarik biaya dari klub. Tanpa adanya dukungan dari PSSI, pembinaan pemain usia muda yang ada di klub tidak akan berjalan dengan baik. �Menjadi pengurus PSSI itu pekerjaan mudah karena semua fasilitas sudah tersedia, sedangkan menjadi pengurus klub itu pekerjaan sulit karena harus setengah mati mencari dana,� ujar Mukadar. Humas Arema Indonesia, Sudarmaji, menambahkan, mekanisme pertanggungjawaban laporan keuangan PSSI kepada klub perlu disosialisasikan. Laporan tersebut seharusnya disampaikan dalam kongres, sebagai forum tertinggi. Dalam Pedoman Dasar PSSI terbaru yang telah disetujui FIFA dan diratifikasi dalam kongres PSSI tahun lalu, disebutkan dengan jelas dan tegas soal pertanggungjawaban dana PSSI. �Pengurus PSSI harus mempertanggungjawabkan keuangannya kepada kongres. Pengelolaan keuangan PSSI harus dijalankan secara transparan sesuai peraturan yang berlaku (Pasal 72 Ayat 1-2 Pedoman Dasar PSSI).� PSSI yakinkan tak korupsi Saat diminta penjelasan soal pengelolaan dana-dana PSSI tersebut, Sekjen PSSI Nugraha Besoes enggan merincinya. Ditemui di Kantor PSSI, Jakarta, ia mengatakan, seluruh dana itu diperoleh melalui hasil keringat pengurus PSSI dan telah dilaporkan dalam kongres. �Dana-dana itu kami peroleh dari usaha dan jerih payah serta keringat kami. Kami senang, banyak sponsor yang memberi kepercayaan kepada kami,� katanya. �Laporan pengelolaan keuangan dana PSSI kewenangan Ketua Umum dalam kongres.� �Yang ketiga, kami ini tidak korupsi,� lanjut Nugraha. Penegasan itu perlu dia lontarkan karena, ia merasa, terungkapnya dana-dana PSSI ke publik, bisa memunculkan kecurigaan pengurus PSSI korupsi. �Jangan lupa, kami tidak korupsi,� tegas ulang Nugraha. Selain diaudit internal di PSSI, lanjut Nugraha, dana-dana itu juga diperiksa lembaga audit independen. Ia menjelaskan, jika diurut dari besaran persentase penggunaannya, dana PSSI terbesar untuk membiayai kompetisi, lalu program timnas di semua level, dan kegiatan-kegiatan organisasi, seperti kursus-kursus pelatih atau wasit, dan lain-lain. Namun, dari catatan Kompas terkait program timnas, Pelatih Benny Dollo saat melatih timnas beberapa kali terlambat digaji. Selain itu, ia pernah mengakui tidak mendapat dukungan dana untuk memantau pemain ke daerah-daerah. Tim Merah Putih juga hanya sekali mendapat uji coba internasional selama 2009. Klub harus kecipratan Dimintai komentar soal keuangan PSSI, mantan Bendahara PSSI Irawadi Hanafi berpendapat, ke mana semua uang itu digunakan memang harus jelas. �Dulu kami dapat bantuan dari FIFA atau sponsor itu jelas, berapa yang ke kesekretariatan atau ke klub. Waktu itu, kalau tidak salah ingat, kami dapat Rp 87 miliar dari sponsor selama empat tahun, sebagian besar kembali ke klub sebagai subsidi dan hadiah,� kata Irawadi. Selain itu, pendapatan PSSI itu juga akan digunakan untuk pembinaan dan timnas meski besarnya tidak sebanyak untuk kompetisi. �Kalau di zaman saya, setiap klub dulu mendapatkan subsidi transportasi, hitungannya jelas, tergantung dari letak geografis klub itu. Misalnya Persipura Jayapura akan mendapat subsidi terbesar karena transportasinya mahal,� ujar Irawadi. Menurut Irawadi, sebagai pelaku utama kompetisi sudah sepantasnya jika klub mendapatkan pembagian pendapatan yang adil dari digelarnya liga. �Pendapatan dari kompetisi seharusnya sebagian besar memang kembali ke klub, bukannya PSSI yang mendapat bagian besar,� tutur Irawadi. Irawadi menambahkan, selama ini PSSI memang membiayai dirinya sendiri, tetapi bukan berarti tidak ada pertanggungjawaban kepada publik. �Sepak bola adalah olahraga rakyat, bukan milik PSSI yang sekadar pengelola. Tetap ada pertanggungjawaban moral dan prestasi kepada publik,� kata Irawadi. Ketua Harian Persipura Jayapura Lasiya mengaku tidak mengetahui pengelolaan keuangan PSSI. Dia tidak tertarik untuk mencari tahu dan meminta pertanggungjawaban pengurus PSSI karena yakin akan disampaikan di kongres. �Yang penting kompetisi jalan,� katanya. (ILO/RAY/SAM) wah mengkhawatirkan, penggunaan dana ga ada laporan pertanggungjawabannya, rawan penyelewengan tuh...  
|
|
|
|
