| FAQ |
| Calendar |
|
|
|||||||
| Nasional Berita dalam negeri, informasi terupdate bisa kamu temukan disini |
 |
|
|
Thread Tools |
|
#1
21st October 2010
|
||||
|
||||
Rapor Menteri Pendidikan 2,5
Kebijakan Kementerian Pendidikan Nasional juga dinilai tak sentuh persoalan guru.
 VIVAnews - Satu tahun pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono, sejumlah menteri mendapat banyak sorotan, tak terkecuali juga Menteri Pendidikan Nasional Muhammad Nuh. Koalisi Pendidikan merilis pernyataan Kementerian Pendidikan Nasional yang dikomandoi Muhammad Nuh tidak berjalan efektif. Bahkan, koalisi yang terdiri dari para pemerhati pendidikan ini menilai Menteri Nuh layak mendapat rapor merah. Program-program sang menteri dianggap belum menyentuh persoalan substansial guru dan murid. "Kebijakannya belum menjawab kebutuhan mendasar pendidikan. Secara umum, rapor Mendiknas masih merah. Nilainya 2,5," ujar Kepala Divisi Monitoring Pelayanan Publik Indonesia Corruption Watch (ICW), Ade Irawan, di Jakarta, Kamis, 21 Oktober 2010. Program yang dibuat Kemendiknas seperti penyediaan Internet massal di sekolah, menurutnya, tidak menjawab kebutuhan pendidikan saat ini. "Karenanya, jika tidak diiringi upaya untuk memperbaiki permasalahan mendasar, program Internet masuk sekolah akan mogok di tengah jalan." Masalah lainnya adalah berkaitan dengan akses pendidikan bagi masyarakat miskin serta kualitas pendidikan. Koordinator Koalisi Pendidikan, Lody Faat mengungkapkan, biaya pendidikan yang mahal membuat masyarakat miskin kesulitan mendapatkan pelayanan pendidikan. "Dalam konteks wajib belajar yang dicanangkan oleh pemerintah, seharusnya masyarakat mendapatkan pendidikan secara gratis, dan ini belum tercapai sampai sekarang," ungkapnya. Dari segi kualitas, Faat melihat, indikasi buruknya kinerja Kemendiknas ditunjukkan oleh kualitas guru yang rendah, sarana belajar mengajar yang terbatas, serta kurikulum yang kaku. "Jangankan bangunan sekolah di daerah terpencil, di wilayah Jawa pun masih banyak yang tidak layak," katanya. Retno Listiarti dari Forum Musyawarah Guru Jakarta, menyatakan kebijakan Kemendiknas tak menyentuh persoalan guru. Kualitas guru turun karena pemerintah tidak sungguh-sungguh membangun kapasitas guru. "LPTK (Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan) harus dibenahi. Masa, tuntutan target UN harus dipenuhi, tapi kebijakan tak menyentuh guru," kata Retno. Retno pun menyinggung sistem perekrutan sumber daya manusia yang tak akuntabel seperti, pengangkatan kepala sekolah yang tak berdasarkan prestasi kerja. "Ingin jadi kepala sekolah, dinilai Ilmu Pendekatannya dulu. Sehingga sekolah dipimpin orang yang tak punya hati pada pendidikan secara profesional," sindirnya. • VIVAnews Sumber:http://nasional.vivanews.com/news/re...pendidikan-2-5 
|
|
#2
21st October 2010
|
|||
|
|||
|
Sayang prioritasnya kurang tepat..jangan yang bisa bikin populer dulu, tapi yang paling dibutuhkan dulu, beasiswa kek, pendidikan murah, pinjaman wiraswasta bagi mahasiswa yang berprestasi dll....
kenapa ga fokus ke sini dulu?kan yang tersedia masih jauh dari cukup... 
|
|
#4
21st October 2010
|
||||
|
||||
|
mau sekolah aja susah = mau pinter susah ??? benar kah......
semakin favorit suatu sekolah, semakin mahal biayanya *padahal itu sekolah negeri apalagi sekolah swasta yang favorit tambah......... mahal opsi lain yang murah ada, tersedia tapi *maaf ga layak 
|
|
|
|
:
