Presiden Filipina, Benigno Aquino III, bertekad mempertahankan kedaulatan negaranya atas Kepulauan Spratly. Dia bahkan berencana membawa masalah klaim kepemilikan Spratly, yang diperebutkan Filipina dan China, ke Mahkamah Internasional mengenai Hukum Laut.
Menurut harian
The Straits Times, pernyataan itu disampaikan Aquino dalam pidato tahunan di Kongres, 25 Juli 2011. "Kami tidak ingin meningkatkan ketegangan dengan siapa pun, namun harus membuat dunia tahu bahwa kami siap melindung apa yang menjadi milik kami," kata Aquino, yang akrab disapa Noynoy.
Bagi Noynoy, membawa masalah Spratly ke mahkamah di bawah naungan PBB merupakan satu-satunya alternatif untuk menyelesaikan ketegangan secara damai. "Menurut saya, itu satu-satunya jalan keluar yang terbuka bagi kami. Kami ingin memastikan siapa yang benar berdasarkan definisi yang dibubuhkan dalam Konvensi PBB atas Hukum Laut," kata Noynoy, yang dikutip harian
The Manila Bulletin.
Dia tidak langsung menyebut China atas masalah klaim Kepulauan Spratly, yang terletak di Laut China Selatan. Namun, dalam beberapa pekan terakhir, hubungan Filipina dan China menegang setelah Manila menuding Beijing telah berkali-kali menyusup ke wilayah yang mereka klaim dalam beberapa bulan terakhir.
Dalam pertemuan dengan para menteri ASEAN, termasuk Filipina, di Bali pekan lalu, China menjamin akan menjadi "tetangga yang baik". Apalagi, Beijing dan ASEAN telah menyepakati pedoman langkah-langkah dalam mengatasi ketegangan di Laut China Selatan.
Namun, Noynoy menyatakan bahwa Filipina tidak akan mundur atas klaim mereka di Kepulauan Spratly. Selain dengan Filipina, China juga tengah berkonflik dengan Vietnam menyangkut batas maritim di Laut China Selatan.
Negara-negara lain pun berkepentingan atas perbatasan maritim di lautan tersebut, yaitu Thailand, Kamboja, Taiwan, Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Lautan itu diyakini kaya dengan ikan dan sumber daya alam.
Sumber : vivanews
26th July 2011
Filipina Ingin Isu Spratly ke Mahkamah PBB
