Karena Negara Tak Berdaya, Warga pun Lebih Pilih Tawuran

Reporter

Jakarta - Hari-hari belakangan kasus tawuran antar warga, antar kelompok terjadi di sejumlah wilayah, termasuk Jakarta dan Bandung. Fenomena ini menarik perhatian sekaligus mengundang tanya. Mengapa warga memilih jalan kekerasan?

"Fenomena ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak berdaya menyelesaikan permasalahan warga, sehingga mencari-cari upaya penyelesaian untuk dirinya sendiri," kata politikus PDIP TB Hasanudin saat dihubungi detikcom, Rabu (20/7/2011).

Hasanudin melihat, sebenarnya trend kekerasan ini terjadi sejak 2 tahun belakangan. Warga memilih menggunakan jalan kekerasan dengan perorangan atau pun kelompoknya di banding menggunakan aparat penegak hukum.

"Aparat penegak hukum, dalam hal ini pemerintah sudah dianggap warga tidak mampu melindungi kepentingan mereka, sehingga mereka kehilangan kesabaran dan harapan," imbuhnya.

Bila dibiarkan berlarut, dikhawatirkan konflik yang muncul antar warga bisa berkembang menjadi konflik vertikal, mereka berani melawan pemerintah.

"Presiden harus memahami masalah ini, jangan berkutat di masalah internal," imbuh Hasanudin yang juga Wakil Ketua Komisi I DPR ini.

Aparat penegak hukum juga mesti sigap begitu melihat peristiwa kekerasan terjadi. "Dan secara politis tindakan kepolisian yang tegas mesti di back-up," tuturnya.

Pada Selasa (19/7) kekerasan terjadi di sekitar kawasan Dago, Bandung buntut dari perebutan lahan di SMAK Dago. Sebuah mobil dibakar dalam peristiwa itu. Dan baru saja pada Selasa (19/7) malam, bentrokan pecah di kawasan Tangerang Selatan.

sumber

Terkait:

Reporter

Jakarta - Beberapa pekan terakhir, tawuran marak di Jakarta. Bahkan dalam sehari tawuran bisa terjadi lebih dari sekali. Perebutan wilayah ditambah dengan ketidakpercayaan pada aparat keamanan ditengarai membuat tawuran menjadi habitus alias kebiasaan.

"Tawuran yang terjadi di kota-kota besar saya kira problem akar persoalannya karena kontestasi ruang yang yang semakin tajam. Ini dikarenakan ruang-ruang publik semakin tergerus dimakan kapitalisme, industri, mal, termasuk juga industri transportasi," kata sosiolog Robertus Robert dalam perbincangan dengan detikcom, Rabu (20/7/2011).

Akibat tergerusnya ruang publik, ruang warga semakin sempit dalam arti geografis serta sosial-ekonomi dan kebudayaan. Karena sempitnya ruang gerak, jika ada gesekkan sedikit, bisa memicu kemarahan orang-orang yang berada dalam kelompok yang sama.

"Selain itu, ada politik identitas. Jadi setiap kelompok, bahkan kelompok kecil sekalipun, ingin dikenal sebagai kelompok yang ingin dikenal. Karena ingin dikenal kelompok lainnya, ingin citra kelompoknya baik karena jadi pemenang, maka melahirkan tawuran," papar Robertus.

Hal ini ditambah negara melalui aparat keamanannya tidak berdaya. Bahkan ada indikasi masyarakat tidak percaya lagi pada aparat keamanan negara. Itu sembua memuat tawuran menjadi habitus atau kebiasaan.

"Karena kemudian menjadi habitus maka ketika ketemu kelompok lain yang berbeda, enak diajak ribut. Ketemu kampung beda, maunya ribut," imbuh akademisi Universitas Negeri Jakarta (UNJ) ini.

Untuk mengatasi masalah tawuran yang demikian marak, maka akar ekonomi perlu dibereskan. Artinya kesempatan bekerja perlu lebih dibuka lagi. Selain itu, ekspresi kebudayaan harus lebih dibuka dan ditata.

"Perlu perubahan kebijakan distribuisi keadilan di kita, perlu politik kebudayaan yang lebih aktif. Akarnya harus ketemu. Jangan hanya menyelesaikan tawuran, tapi harus akar tawurannya," pesan Robertus.

sumber

Menu