14th July 2011
|
 |
Ceriwis Geek
|
|
Join Date: Mar 2011
Location: Bandung
Posts: 19,160
Rep Power: 90
|
|
Banyak Menteri Tak Jujur Laporkan Kinerjanya
Banyak Menteri Tak Jujur Laporkan Kinerjanya
Quote:
Jakarta - Para menteri Kabinet Indonesia Bersatu jilid II ternyata kerap tak jujur dalam melaporkan kinerjanya kepada Presiden. Ketidakjujuran itu terutama tampak dalam laporan triwulan pertama hingga ketiga. "Mereka bohong dalam laporan di bulan-bulan awal, yang tidak dicek pemerintah. Mereka pikir bisa dikebut belakangan, ternyata tidak," ujar sumber Tempo, Rabu malam, 13 Juli 2011.
Pada laporan bulan-bulan awal itu, sejumlah checkpoint (target antara) kementerian tercatat tercapai. Tapi, target finalnya pada akhir tahun malah tidak terpenuhi. Karena itulah, kata pejabat tinggi yang menolak disebut namanya itu, pelaksanaan 2 Instruksi Presiden di tahun 2010 mengecewakan. Tahun lalu, SBY melansir 2 instruksi yang lantas dipakai untuk mengukur kinerja menteri-menterinya.
Instruksi pertama disusun setelah rapat kerja di Cipanas, Februari 2010. Dalam beleid itu tertera 14 prioritas nasional yang terbagi dalam 70 program, 155 rencana aksi, dan 369 subrencana aksi yang dilaksanakan oleh 45 institusi.
Sedangkan instruksi kedua dibuat pasca-rapat kerja pemerintah di Tampaksiring, Bali, April 2010. Ada 3 tema, 43 program, 90 rencana aksi, dan 120 sub rencana aksi yang wajib dilakukan 24 instansi penanggung jawab.
Dari sederet subrencana aksi pada instruksi yang pertama, ada 98 atau setara dengan 26,56 persen yang tak tercapai. Begitu pula pada pelaksanaan instruksi kedua, 24 sub rencana aksi, atau 20 persen, yang tidak mencapai target.
Masalah utamanya, kata dia, adalah pola pikir para pejabat, baik di pusat maupun di daerah. Koordinasi antarinstansi pun masih lemah. "Makin banyak menteri, instansi, dan daerah yang terlibat, makin sulit target-target tercapai. Rencana aksi yang selesai itu biasanya ada di bawah koordinasi satu kementerian saja," tuturnya.
Evaluasi itu menunjukkan sepanjang tahun lalu ada banyak proyek yang bermasalah. Antara lain, internet kecamatan yang belum seluruhnya terpasang dan beroperasi, bahkan ada kasus di mana penerimanya harus membayar Rp 5 juta hingga Rp 10 juta.
Tunjangan khusus guru madrasah pun belum terbayarkan kepada semua calon penerima. Adapun konstruksi fisik lembaga permasyarakatan belum seluruhnya selesai, atau fisiknya telah rampung, tapi belum berfungsi, serta belum ada perencanaan kegiatan selanjutnya.
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Patrialis Akbar, yang bertanggung jawab untuk rencana peningkatan kapasitas lembaga pemasyarakatan, beralasan memang belum jadwalnya penjara-penjara itu selesai dan berfungsi. "Kan memang masih berjalan, dalam pengerjaan," ujarnya di Bandara Halim Perdanakusuma, Kamis, 14 Juli 2011.
Ia mengklaim kementeriannya bahkan telah dinyatakan oleh Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan sebagai institusi yang target-targetnya sepanjang 2010 tercapai. "100 persen clear. Kita nggak mau sombong, tapi karena ditanya ya kita ngomong," katanya.
Patrialis juga menampik pernah berbohong dalam laporan kinerja kementeriannya. "Honesty is the best policy (kejujuran adalah kebijakan terbaik)," ucapnya.
|
Sumber
|
